London – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Senin (22/6) mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri di tengah meningkatnya tekanan politik.
Ia menjelaskan rencananya setelah melakukan refleksi selama akhir pekan, dengan para menteri menyatakan bahwa mereka telah mempertimbangkan apa yang terbaik bagi negara.
“Pertanyaan yang kini diajukan partai saya adalah apakah saya masih orang yang paling tepat untuk memimpin kami menuju pemilihan umum berikutnya,” kata Starmer kepada para wartawan dari podium di depan 10 Downing Street.
Konten Terkait
“Saya telah mendengar jawaban dari fraksi parlemen partai saya atas pertanyaan itu, dan saya menerimanya dengan lapang dada.”
“Setiap keputusan yang saya ambil selalu bertujuan untuk mengutamakan negara yang saya cintai,” ujarnya.
“Karena itu, saya akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh. Pagi ini saya telah berbicara dengan Yang Mulia Raja untuk menyampaikan keputusan tersebut.”
Apa yang terjadi selanjutnya?
Pendaftaran calon pengganti Starmer sebagai pemimpin Partai Buruh, sekaligus perdana menteri Inggris, akan dibuka pada 9 Juli.
“Saya akan tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga proses pemilihan selesai,” kata Starmer. “Dan saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan transisi kekuasaan berlangsung dengan tertib.”
Kandidat yang paling difavoritkan adalah mantan Wali Kota Manchester, Andy Burnham, yang kembali ke parlemen Inggris setelah memenangkan pemilihan sela pada Minggu. Ia sebelumnya telah mencalonkan diri dua kali sebagai pemimpin Partai Buruh.
Belum jelas apakah Burnham akan terpilih tanpa pesaing berarti atau apakah anggota parlemen lain akan maju sebagai penantang.
Wes Streeting, yang mengundurkan diri sebagai menteri kesehatan bulan lalu sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Starmer, sebelumnya mengatakan bahwa ia akan ikut bersaing memperebutkan posisi pemimpin Partai Buruh apabila pemilihan diadakan.
Tekanan terhadap Starmer terus meningkat
Pengumuman Starmer muncul setelah berhari-hari spekulasi intens, dengan para jurnalis berkumpul di luar Downing Street untuk menunggu kepastian mengenai posisinya.
Menteri junior Jacqui Smith sebelumnya mengatakan bahwa Starmer telah berpikir “sangat serius” tentang masa depannya dan mendukung keputusan yang diambilnya.
Situasi ini merupakan perubahan nasib yang drastis bagi Starmer, yang pada 2024 berhasil membawa Partai Buruh meraih kemenangan telak setelah 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif di Inggris.
Baik Partai Buruh maupun Partai Konservatif sama-sama kehilangan banyak dukungan kepada Partai Reform UK yang berhaluan kanan jauh, yang telah memimpin berbagai jajak pendapat selama lebih dari setahun terakhir.
Mengapa Starmer menjadi tidak populer?
Masa jabatan Starmer diawali dengan langkah yang menuai kontroversi ketika pemerintahannya mengumumkan kebijakan penghapusan bantuan biaya pemanas musim dingin bagi jutaan warga lanjut usia. Kebijakan tersebut tidak pernah tercantum dalam manifesto pemilu Partai Buruh, dan pemerintah akhirnya membatalkannya setelah mendapat kritik luas.
Starmer juga membatalkan rencana penerapan pajak warisan atas lahan pertanian keluarga, sementara keputusannya menaikkan pajak penggajian dan upah minimum memicu kemarahan kalangan dunia usaha.
Kabinetnya juga diguncang oleh beberapa skandal, termasuk kasus yang melibatkan mantan wakil perdana menteri Angela Rayner, yang mengundurkan diri tahun lalu karena persoalan tunggakan pajak properti.
Belakangan, Starmer memecat duta besar Inggris untuk Amerika Serikat, Peter Mandelson, setelah terungkap adanya hubungan dekat diplomat tersebut dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Dokumen resmi pemerintah menunjukkan bahwa Starmer sebenarnya telah diperingatkan mengenai risiko reputasi dari penunjukan Mandelson, namun tetap melanjutkan keputusan tersebut.
Skandal itu terus membayangi Starmer selama berbulan-bulan dan menyebabkan pengunduran diri dua staf terdekatnya serta pejabat sipil tertinggi di Kementerian Luar Negeri Inggris. Starmer kemudian mengakui di parlemen bahwa penilaiannya saat itu memang “keliru”.
Pengumuman Starmer muncul setelah berhari-hari spekulasi intens, dengan para jurnalis berkumpul di luar Downing Street untuk menunggu kepastian mengenai posisinya.
Menteri junior Jacqui Smith sebelumnya mengatakan bahwa Starmer telah berpikir “sangat serius” tentang masa depannya dan mendukung keputusan yang diambilnya.
Situasi ini merupakan perubahan nasib yang drastis bagi Starmer, yang pada 2024 berhasil membawa Partai Buruh meraih kemenangan telak setelah 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif di Inggris.
Baik Partai Buruh maupun Partai Konservatif sama-sama kehilangan banyak dukungan kepada Partai Reform UK yang berhaluan kanan jauh, yang telah memimpin berbagai jajak pendapat selama lebih dari setahun terakhir.
Mengapa Starmer menjadi tidak populer?
Masa jabatan Starmer diawali dengan langkah yang menuai kontroversi ketika pemerintahannya mengumumkan kebijakan penghapusan bantuan biaya pemanas musim dingin bagi jutaan warga lanjut usia. Kebijakan tersebut tidak pernah tercantum dalam manifesto pemilu Partai Buruh, dan pemerintah akhirnya membatalkannya setelah mendapat kritik luas.
Starmer juga membatalkan rencana penerapan pajak warisan atas lahan pertanian keluarga, sementara keputusannya menaikkan pajak penggajian dan upah minimum memicu kemarahan kalangan dunia usaha.
Kabinetnya juga diguncang oleh beberapa skandal, termasuk kasus yang melibatkan mantan wakil perdana menteri Angela Rayner, yang mengundurkan diri tahun lalu karena persoalan tunggakan pajak properti.
Belakangan, Starmer memecat duta besar Inggris untuk Amerika Serikat, Peter Mandelson, setelah terungkap adanya hubungan dekat diplomat tersebut dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Dokumen resmi pemerintah menunjukkan bahwa Starmer sebenarnya telah diperingatkan mengenai risiko reputasi dari penunjukan Mandelson, namun tetap melanjutkan keputusan tersebut.
Skandal itu terus membayangi Starmer selama berbulan-bulan dan menyebabkan pengunduran diri dua staf terdekatnya serta pejabat sipil tertinggi di Kementerian Luar Negeri Inggris. Starmer kemudian mengakui di parlemen bahwa penilaiannya saat itu memang “keliru”.
