BANDA ACEH – Pemerintah Aceh meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI segera menyalurkan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fad), dalam rapat virtual bersama jajaran pemerintah pusat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Selasa (6/1/2026).
Rapat ini turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Konten Terkait
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan skema bantuan komprehensif bagi masyarakat terdampak bencana. Untuk kepala keluarga yang rumahnya rusak berat atau hilang, diusulkan bantuan tunai sebesar Rp8 juta, dengan rincian Rp3 juta untuk pengadaan perabot rumah tangga dan Rp5 juta sebagai modal awal pemulihan ekonomi.
Selain bantuan fisik, Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar warga melalui program Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp15 ribu per jiwa per hari, atau setara Rp450 ribu per bulan. Sementara bagi keluarga korban meninggal dunia, diusulkan santunan duka sebesar Rp15 juta yang diserahkan secara tunai kepada ahli waris
Dek Fad menegaskan, bantuan jaminan hidup tersebut harus diprioritaskan bagi korban yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
“Bantuan jaminan hidup ini diberikan selama tiga bulan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga, disesuaikan dengan jumlah anggota keluarganya,” ujar Dek Fad.
Senada dengan itu, Sekda Aceh M. Nasir menilai bantuan tersebut sangat krusial untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat di masa pemulihan pascabencana.
“Bantuan Rp450 ribu per orang setiap bulan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok harian korban,” kata M. Nasir usai rapat.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan segera melakukan kajian terhadap usulan Pemerintah Aceh. Ia menekankan pentingnya validitas data agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Kami akan mempelajari usulan tersebut. Penyaluran bantuan akan dilakukan dengan skema by name by address agar benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” pungkas Gus Ipul.
