JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan rencana pemerintah untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari yang sebelumnya berjumlah 1.000 entitas, pemerintah akan memangkasnya secara drastis hingga tersisa 250 perusahaan saja.
Langkah efisiensi ini diungkapkan Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Prabowo menyoroti banyaknya perusahaan BUMN yang tidak produktif atau merugi, namun tetap membebani keuangan negara dengan membayar gaji direksi dan komisaris. Ia mengajak masyarakat untuk membayangkan besarnya beban *overhead* dari ratusan perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan tersebut.
Konten Terkait
“750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” ujar Prabowo dengan tegas.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung proses penertiban yang sedang berjalan. Bersama dengan COO Danantara, Dony Oskaria, Presiden memastikan bahwa proses efisiensi ini tengah dikerjakan secara serius.
“Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” jelasnya.
Presiden Prabowo menargetkan agar proses perampingan dan efisiensi BUMN ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah menciptakan BUMN yang lebih rasional, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien,” pungkas Prabowo.
