ACEH UTARA — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir di daerah itu kini tinggal menunggu pencairan anggaran dari pemerintah pusat setelah seluruh data usulan rampung diverifikasi.
Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, Senin (29/6/2026), mengatakan data para korban telah diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil,.SE.,.MM., kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Jakarta.
“Semua data korban banjir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah diantar langsung ke Jakarta beberapa waktu lalu. Data by name by address (BNBA) tersebut ditetapkan dan diusulkan secara bertahap dalam empat Surat Keputusan (SK) Bupati,” kata Muntasir Ramli.
Konten Terkait
Ia merincikan, total data awal yang masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai 98.530 Kepala Keluarga (KK). Usulan tersebut dibagi dalam empat tahap, yakni tahap pertama sebanyak 667 KK, tahap kedua 4.043 KK, tahap ketiga 58.528 KK, dan tahap keempat sebanyak 35.292 KK.
Menurut Muntasir, pemerintah daerah terus mengawal ketat usulan ini di tingkat pusat agar anggaran dapat segera dikucurkan. Hal ini mendesak mengingat sektor mata pencaharian utama masyarakat terganggu secara signfikan.
“Sawah dan tambak warga belum dapat difungsikan kembali. Begitu juga dengan nelayan terdampak yang belum bisa melaut karena peralatan mereka hanyut, serta pelaku UMKM yang usahanya rusak akibat banjir tahun lalu dan belum mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Data total 98.530 KK tersebut nantinya akan digunakan sebagai basis satu data terpadu untuk berbagai skema bantuan. Bantuan yang akan disalurkan meliputi jaminan hidup, stimulan ekonomi, isian hunian, dana tunggu hunian, hingga bantuan perbaikan rumah rusak dengan kategori berat, sedang, maupun ringan.
Muntasir menambahkan, khusus untuk pengajuan tahap ketiga sebanyak 58.528 KK, sebanyak 52.360 KK di antaranya kini telah berstatus terverifikasi bersih (clear data).
“Kementerian Sosial sudah berkomitmen untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut begitu anggaran diturunkan oleh Kementerian Keuangan,” kata Muntasir.[]
