KATHMANDU — Tiga bulan sebelum terjangan air, lumpur, dan bebatuan besar menghancurkan lembah Himalaya di perbatasan Nepal dan Tiongkok, para pejabat serta pakar dari kedua negara sempat menggelar pertemuan di Kathmandu untuk membahas ancaman bencana tersebut.
Dalam pertemuan tertanggal 27 Mei itu, 10 pejabat Nepal dan sekitar belasan delegasi Tiongkok (termasuk dari wilayah Tibet tempat bencana bermula) membahas penguatan kerja sama untuk memantau serta merespons banjir, cuaca ekstrem, dan bahaya yang berkaitan dengan gletser.
Kendati demikian, dua pejabat Nepal mengungkapkan kepada Reuters bahwa mereka tidak mendapatkan data sekomprehensif yang diharapkan dari pihak Tiongkok—terutama terkait risiko pergerakan gletser dan ketinggian air pasca-pertemuan. Mereka khawatir minimnya pertukaran data secara real-time dapat melemahkan kapasitas Nepal dalam mengantisipasi bencana besar.
Konten Terkait
“Yang sebenarnya kami inginkan dari mereka, dan masih kami harapkan hingga kini, adalah informasi dini jika ada pergerakan awal pada gletser di wilayah tersebut,” ujar Sauhardra Joshi, seorang hidrolog di Divisi Prakiraan Banjir Nepal yang turut hadir dalam pertemuan Mei lalu.
Menanggapi hal ini, pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal menyatakan melalui platform X bahwa Beijing dan Kathmandu telah menjalin kontak erat dan mencatat “kemajuan substansial” dalam promosi berbagi data bencana lintas batas. Tiongkok juga menepis kritik di media sosial yang menyebut mereka gagal memberikan peringatan memadai. Menurut pihak kedutaan, para ahli Tiongkok maupun internasional menghadapi tantangan geografis yang masif dalam memantau wilayah pegunungan Himalaya yang terpencil, namun tim mereka tetap membagikan informasi penting secara “tepat waktu”.
Sebagai catatan, 12 hari sebelum bencana banjir bandang terjadi, Pusat Meteorologi Dunia Tiongkok (World Meteorological Centre) sempat mengirimkan peringatan melalui surel kepada pejabat Nepal mengenai potensi depresi muson (monsoon depression) pada 14 hingga 19 Agustus. Peringatan tersebut secara spesifik menyebutkan potensi peningkatan curah hujan serta risiko sekunder seperti tanah longsor dan banjir bandang.
Diskusi alot mengenai pertukaran data ini menyoroti kompleksitas sistem pemantauan di kawasan Himalaya, di mana dua kekuatan geopolitik regional—Tiongkok dan India—mengendalikan wilayah pegunungan terpencil yang menyimpan bongkahan es dan salju dalam jumlah masif di atas dataran rendah Asia Selatan yang padat penduduk.
Meski demikian, antropolog lingkungan Austin Lord dari Stimson Center menilai bahwa bencana yang dipicu oleh keruntuhan gletser di wilayah minim pantauan tersebut murni tantangan alam, dan kurangnya kerja sama bilateral bukanlah faktor utama dalam lambatnya respons di lapangan.
Bencana dahsyat ini diperkirakan menelan biaya pemulihan hingga sepersepuluh dari total output ekonomi tahunan Nepal. Kerusakan parah melanda infrastruktur jembatan, jalan raya, hingga melumpuhkan lebih dari 10% kapasitas pembangkit listrik negara.
Pasca-bencana ini, pemerintah Nepal berencana memperkuat kerja sama penelitian dan membangun sistem pemantauan longsor salju (avalanche) serta luapan danau glasial. Binod Parajuli, seorang hidrolog pemerintah Nepal, menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan perjanjian berbagi data formal dengan Tiongkok—meniru skema serupa yang telah terjalin antara Nepal dan India.
Nepal ingin agar data curah hujan dan ketinggian air sungai tidak hanya dikirim sebatas prakiraan cuaca ekstrem, melainkan diperbarui secara berkala setiap 10 menit.
“Target utama kami adalah agar kami tidak melewatkan bencana apa pun di masa depan, sehingga kami bisa memperingatkan dan menyelamatkan rakyat kami,” tegas Parajuli.
