JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperluas pelaksanaan program pemenuhan gizi dengan mengaktifkan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mulai September 2026.
Rencana tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Kepala BGN.
Sudaryono menegaskan, rencana pengaktifan ribuan dapur tersebut tidak disertai permintaan penambahan anggaran BGN pada tahun ini.
Konten Terkait
Menurutnya, perluasan layanan akan diarahkan terutama ke wilayah yang memiliki kebutuhan pemenuhan gizi tinggi, termasuk kawasan 3T. Selain itu, pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Pulau Jawa juga menjadi prioritas dalam pembukaan dan pengaktifan dapur SPPG.
“Kami tidak meminta tambahan anggaran untuk tahun ini,” ujar Sudaryono dalam keterangannya.
Pengaktifan sekitar 2.700 dapur SPPG di wilayah 3T diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi sekaligus memastikan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tetap mendapatkan akses program tersebut.
BGN terus melakukan pemetaan wilayah berdasarkan tingkat kebutuhan dan kesiapan layanan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan program pemenuhan gizi secara bertahap dan tepat sasaran.
Dengan prioritas pada wilayah 3T, pesantren, dan daerah di luar Jawa yang memiliki kebutuhan tinggi, pemerintah menargetkan pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
