ACEH UTARA – GENTAPOST.COM | Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kini telah mencapai titik kritis dan meluas secara masif, melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Aceh sejak sepekan terakhir. Situasi ini memicu keresahan sosial, mengancam lumpuhnya sektor transportasi dan perikanan, serta menekan ekonomi masyarakat kecil.Krisis BBM jenis Pertalite dan Bio Solar dilaporkan terjadi di berbagai SPBU vital di Aceh Utara, termasuk di SPBU Meunasah Ranto, SPBU Ibukota Lhoksukon,SPBU Teupin Punti dan SPBU Geudong.
Fenomena ini memicu antrean panjang dan memaksa warga membeli BBM eceran dengan harga melonjak tajam, mencapai Rp 13.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi. Menanggapi kekacauan ini, Ketua KNPI Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, Tgk. Aris Munandar, mendesak Pemerintah Daerah dan Pusat untuk segera turun tangan dan menindak tegas dugaan praktik kecurangan atau “mafia BBM” yang merampas hak masyarakat.
Tgk. Aris Munandar menyatakan bahwa kelangkaan ini bukan lagi sekadar masalah teknis distribusi, melainkan telah menjadi isu keadilan sosial yang sangat mendesak.
Konten Terkait
“Kami meminta Pemerintah Daerah dan Pusat untuk segera turun tangan dalam mengatasi distribusi BBM. Yang paling penting, apabila ada kejanggalan atau kecurangan dalam pengelolaan BBM, maka kami desak aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan segera para mafia BBM yang bermain di tengah penderitaan masyarakat,” tegas Tgk. Aris Munandar
dalam keterangannya, Sabtu (9/11).Ia menyoroti dampak paling parah menimpa nelayan yang sangat bergantung pada Bio Solar. Keterbatasan stok membuat ribuan nelayan terpaksa menambatkan kapal, mengancam mata pencaharian dan pasokan hasil laut daerah.
Selain Aceh Utara, kelangkaan parah juga dilaporkan terjadi di kabupaten/kota seperti Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Kota Lhokseumawe.
Di Aceh Utara sendiri, kekosongan stok terpantau di,SPBU Meunasah Ranto Lhoksukon,SPBU Ibukota Lhoksukon,SPBU Teupin Punti,SPBU Batuphat,SPBU Geudong.
Tidak hanya sektor perikanan, kelangkaan ini juga memberikan tekanan besar pada sektor logistik. Mobil barang antar provinsi yang membawa pangan terhambat dan mengalami kenaikan biaya operasional, yang dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran (inflasi).
Masyarakat menuntut Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk memastikan buffer stock dan kelancaran distribusi. Selain itu, diperlukan kolaborasi aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Mengawasi ketat alokasi BBM subsidi dan mencegah kebocoran.
Mengusut tuntas pihak-pihak yang sengaja menimbun atau mempermainkan stok demi keuntungan pribadi, karena tindakan ini telah meresahkan dan merugikan publik secara luas.
