BANDA ACEH, GENTAPOST.COM – Katibul Wali Nanggroe Aceh, Tgk Abdullah Hasballah, S.Ag., MSM, mendampingi Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, dalam menerima kunjungan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu (4/11/2026).
Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Tgk Abdullah Hasballah mendampingi Wali Nanggroe dalam menyambut kedatangan Menko Kumham Imipas beserta rombongan. Kehadirannya merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penerimaan tamu kehormatan di Meuligoe Wali Nanggroe.
Pertemuan tersebut juga mencerminkan pentingnya hubungan kelembagaan yang harmonis antara pemerintah pusat dan berbagai unsur di Aceh. Terlebih, Wali Nanggroe merupakan lembaga yang memiliki kedudukan dan peran tersendiri dalam menjaga adat, budaya, serta kekhususan Aceh.
Tgk Abdullah Hasballah memandang bahwa silaturahmi semacam ini memiliki arti penting dalam membangun komunikasi yang berkesinambungan. Hubungan yang terjalin dengan baik diharapkan dapat memperkuat kebersamaan, menjaga persatuan, serta mendukung upaya pembangunan Aceh.
Selain itu, komunikasi antara pemerintah pusat dan lembaga Wali Nanggroe dinilai menjadi bagian penting dalam merawat nilai-nilai keistimewaan Aceh, termasuk adat dan tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Rangkaian kunjungan berlangsung dengan penuh kekeluargaan dan diakhiri dengan dokumentasi bersama para tokoh serta jajaran yang hadir.
Melalui pertemuan tersebut, hubungan silaturahmi antara pemerintah pusat dan lembaga Wali Nanggroe diharapkan terus terpelihara. Sinergi dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga kekhususan Aceh sekaligus memperkuat kebersamaan untuk masa depan daerah.









