BANDA ACEH, GENTAPOST.COM – Ketua Forum Bersama (FORBES) DPR RI-DPD RI asal Aceh, Dr. Ir. H. T.A. Khalid, M.M., mengecam keras tindakan penegakan hukum dalam peristiwa terkait Bendera Aceh yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat.
T.A. Khalid menilai, penegakan hukum harus tetap berjalan dalam koridor hukum, mengedepankan profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan penegakan hukum hingga harus mengorbankan nyawa masyarakat.
“Kami kecewa dengan tindakan yang menewaskan masyarakat. Penegakan hukum tidak harus melanggar hukum. Tidak ada penegakan hukum yang dibenarkan dengan mengorbankan nyawa rakyat,” tegas T.A. Khalid di Banda Aceh, Selasa (5/11/2026).
Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar mengedepankan pendekatan profesional, proporsional, dan humanis. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mempertahankan perdamaian Aceh yang telah diperjuangkan melalui perjalanan panjang.
“Negara tidak boleh hadir dengan peluru. Negara harus hadir dengan dialog dan keadilan. Rakyat Aceh sudah terlalu banyak berkorban untuk perdamaian ini,” ujarnya.
Selain mengecam tindakan yang menimbulkan korban jiwa, T.A. Khalid juga mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar segera mencari penyelesaian terhadap persoalan Bendera Aceh melalui jalur konstitusional, dialog, dan pendekatan yang bermartabat.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memunculkan ketegangan baru di tengah masyarakat. Penyelesaian yang bijaksana diperlukan agar suasana damai dan kondusivitas Aceh tetap terjaga.
“Kami meminta agar penyelesaian Bendera Aceh harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan konflik. Jangan biarkan persoalan ini terus menjadi luka yang menganga. Aceh sudah damai, jangan dibuat gaduh lagi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, T.A. Khalid mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan untuk menahan diri serta tidak mengambil langkah yang dapat memperkeruh keadaan.
Ia berharap setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan dialog dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
“Semua pihak saya berharap harus menahan diri agar Aceh tetap selalu kondusif. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan dialog, bukan dengan emosi dan kekerasan,” tutup Ketua Umum DPP Wareeh Keluarga Ulee Balang Aceh (KUB) tersebut.









