ACEH UTARA, GENTAPOST.COM – Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dalam penanganan infrastruktur, khususnya pengendalian banjir dan rehabilitasi jaringan irigasi. Penyamaan persepsi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait dinilai penting agar pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
Hal tersebut disampaikan Tarmizi saat mendampingi kunjungan kerja reses Anggota DPR RI Komisi V, H. Ruslan M. Daud (HRD), di Kecamatan Pirak Timur, Matangkuli, serta Daerah Irigasi (DI) Jamuan, Kecamatan Sawang, Selasa (3/11/2026).
Menurut Tarmizi, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta tokoh setempat.
Konten Terkait
“Bukan hanya di sungai tersebut, tetapi pembangunan apa pun, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, sangat membutuhkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta para tokoh,” kata Tarmizi.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Aceh Utara turut menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Muhammad Ja’far. Kehadiran dinas teknis tersebut diharapkan dapat memperjelas persoalan pengairan dan banjir sekaligus mempercepat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Tarmizi juga mengapresiasi kunjungan langsung HRD yang turun melihat kondisi infrastruktur di lapangan. Dia berharap perhatian Komisi V DPR RI dapat terus berlanjut, terutama dalam mengawal rehabilitasi infrastruktur Aceh Utara setelah bencana banjir.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak H. Ruslan M. Daud, apalagi beliau berada di Komisi V. Kami sangat mengharapkan perhatian untuk infrastruktur sumber daya air di Aceh Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Ruslan M. Daud menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses akhir tahun untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan infrastruktur.
Dalam agenda tersebut, terdapat dua lokasi utama yang menjadi perhatian, yakni Sungai Krueng Pirak di Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli serta Daerah Irigasi Jamuan di Kecamatan Sawang.
HRD menilai kedua infrastruktur tersebut memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat, khususnya petani. Penanganan yang tidak maksimal terhadap kondisi sungai dan jaringan irigasi dikhawatirkan terus memicu persoalan banjir yang berulang.
Karena itu, dia berharap Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU dapat memberikan perhatian serius terhadap percepatan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh Utara.
“Kita ingin memastikan aspirasi masyarakat terkait pengendalian banjir dan perbaikan irigasi ini masuk dalam program prioritas Kementerian PUPR,” pungkas Ruslan M. Daud. [Advitorial]
