JAKARTA – Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum. Langkah ini diambil untuk mengawal secara ketat proses pengusutan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), serta kasus korupsi batu bara.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembentukan Panja ini bertujuan memastikan proses penegakan hukum berjalan tuntas tanpa terpengaruh oleh dinamika internal, termasuk pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya di Kejaksaan Agung.
“Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum. Pengunduran diri saudara Jampidsus tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Melalui Panja ini, Komisi III akan mengawasi jalannya perkara yang ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Kejaksaan Agung. Habiburokhman menjelaskan, Panja akan bekerja aktif memantau setiap tahapan penyidikan, mulai dari penggeledahan hingga pemeriksaan lokasi barang bukti, secara transparan agar dapat diikuti oleh masyarakat luas.
Selain itu, Komisi III mendesak Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik yang independen dan steril dari pejabat atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan FA. Hal ini dilakukan demi menjamin objektivitas dan kepercayaan publik terhadap penanganan perkara.
Senada dengan langkah pengawasan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membongkar dugaan tindak pidana ini. Ia menyatakan bahwa Panja akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun informasi terkait kasus tersebut.
“Kita buka aduan itu selebar-lebarnya. Kami ingin kasus ini terbuka, dan kami di Panja akan melakukan rapat-rapat agar fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara ini dapat terungkap secara menyeluruh,” tutur Abdullah.
Sementara itu, Anggota Komisi III lainnya, Nasyirul Falah Amru, memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Panja ini. Menurutnya, tindakan korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum telah mencederai rasa keadilan di masyarakat.
“Kami mendukung penuh penanganan perkara hingga tuntas serta meminta agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Amru.
