LHOKSUKON – Bupati Aceh Utara diwakil oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., menghadiri kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyerahkan santunan bagi warga yang menetap di Hunian Sementara (Huntara) Gampong Tanjong Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung khidmat ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ulama nasional, Ustadz K.H. Bachtiar Nasir, Lc., M.M., melalui lembaga kemanusiaan AQL Islamic Center.
Dalam sambutannya, Jamaluddin menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah warga Huntara adalah bukti komitmen daerah untuk terus memantau kondisi sosial-ekonomi masyarakat pascabencana. Ia juga mengapresiasi sinergi antara ulama, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat.
Konten Terkait
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Ustadz Bachtiar Nasir dan tim AQL Islamic Center. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk memastikan saudara-saudara kita di hunian sementara tetap mendapat perhatian maksimal, khususnya di bulan suci Ramadhan 1447 H ini,” ujar Jamaluddin.
Secara simbolis, Plt. Sekda yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Fauzan, S.STP., M.P.A., serta Kabag Organisasi, Fuad Cahyadi, S.STP., M.Si., menerima paket “Bingkisan Ramadhan 1447 H” dari Ustadz Bachtiar Nasir untuk kemudian disalurkan langsung kepada warga.
Sementara itu, Ustadz Bachtiar Nasir dalam tausiyah singkatnya mengajak warga untuk tetap tegar dan menjadikan momentum Ramadhan sebagai sarana penguatan spiritual di tengah keterbatasan fisik hunian.
Acara ditutup dengan doa bersama dan buka puasa dengan suasana penuh kekeluargaan. Seluruh pejabat daerah, unsur Muspika Kecamatan Langkahan, tokoh agama, dan puluhan keluarga penghuni Huntara duduk bersimpuh bersama di atas karpet sederhana menunggu kumandang azan Maghrib.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Aceh Utara berharap proses pemulihan bagi warga terdampak di kawasan Langkahan terus berjalan optimal dan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
