JAKARTA, GENTAPOST.COM – Senator asal Aceh, Azhari Cage, S.IP., M.AP., kembali menyuarakan penyelesaian polemik Bendera Bintang Bulan yang menjadi simbol kekhususan Aceh. Ia meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Desakan itu disampaikan Azhari dalam Sidang Paripurna ke-4 DPD RI Masa Sidang II Tahun 2026–2027 di Gedung Nusantara V MPR RI / DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).
Dalam penyampaiannya di hadapan para senator dari berbagai daerah, Azhari mengatakan bahwa penyelesaian polemik bendera merupakan amanah masyarakat Aceh yang disampaikan kepadanya selama melakukan kunjungan reses ke sejumlah wilayah di Aceh.
Konten Terkait
Menurut dia, pemerintah pusat perlu memberikan kepastian terhadap persoalan tersebut karena berkaitan dengan kekhususan Aceh dan komitmen perdamaian antara Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia.
Azhari mengingatkan, persoalan yang tidak kunjung diselesaikan dikhawatirkan dapat menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana serta mengganggu hubungan Aceh dengan pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Aceh dan segera membuka ruang dialog untuk mencari penyelesaian yang jelas serta dapat diterima semua pihak.
Merujuk MoU Helsinki dan UUPA
Dalam menyampaikan aspirasinya, Azhari merujuk pada Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.
Ia mengingatkan bahwa poin 1.1.5 MoU Helsinki mengatur hak Aceh untuk menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne.
Selain itu, Azhari juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya Pasal 246.
Pasal tersebut mengatur bahwa Bendera Merah Putih tetap menjadi bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, selain bendera nasional, Pemerintah Aceh dapat menetapkan bendera daerah sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
Ketentuan berikutnya menegaskan bahwa bendera daerah bukan merupakan simbol kedaulatan. Adapun bentuk, jenis, dan kriteria bendera daerah diatur lebih lanjut melalui Qanun Aceh.
Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun itu mengatur Bendera Bulan Bintang dan lambang daerah sebagai simbol kekhususan Aceh.
Namun, menurut Azhari, keberadaan landasan hukum tersebut belum menyelesaikan polemik yang berkembang antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Ia menilai diperlukan langkah penyelesaian yang lebih konkret agar persoalan tersebut tidak terus menjadi perdebatan.
Soroti Pengibaran Bendera Saat Peringatan Maulid
Azhari juga menyinggung pengibaran Bendera Bintang Bulan oleh sebagian masyarakat dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh.
Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan bendera masih menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek hukum, kekhususan daerah, serta dinamika sosial masyarakat Aceh.
Ia kembali meminta pemerintah pusat menuntaskan polemik tersebut. Azhari juga mendorong pimpinan DPD RI agar ikut menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh kepada pemerintah.
Baginya, penyelesaian persoalan bendera tidak hanya berkaitan dengan penggunaan simbol daerah, tetapi juga menyangkut konsistensi terhadap kesepakatan damai yang telah dibangun antara Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia.
Perbedaan Harus Menjadi Kebanggaan
Dalam penyampaiannya, Azhari turut mengingatkan pentingnya memahami keberagaman sebagai salah satu fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia mengatakan Indonesia terbentuk dari berbagai latar belakang daerah, suku, budaya, dan identitas yang berbeda. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Azhari mengingatkan pemerintah pusat agar tidak bersikap alergi terhadap kekhasan daerah yang memiliki kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyinggung luasnya wilayah Indonesia serta keberagaman suku bangsa yang menjadi kekayaan nasional. Menurutnya, perbedaan merupakan sesuatu yang patut disyukuri dan dibanggakan, bukan dipandang sebagai ancaman ataupun sumber kebencian.
Karena itu, ia berharap persoalan Bendera Bintang Bulan dapat diselesaikan dengan mengedepankan dialog, sikap saling menghormati, dan semangat kebinekaan.
Azhari menegaskan bahwa perdamaian Aceh harus terus dijaga. Ia berharap pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan dapat menemukan penyelesaian yang tuntas sehingga persoalan bendera tidak terus menjadi ganjalan dalam hubungan Aceh dan pemerintah pusat.
Ia pun meminta agar aspirasi masyarakat Aceh tersebut mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti melalui langkah nyata.
