BANDA ACEH – Dampak banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh masih menyisakan persoalan serius, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Hingga pertengahan Januari 2026, puluhan ribu hektare lahan persawahan belum dapat digarap karena masih tertutup endapan lumpur.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut kondisi tersebut berisiko memperparah tekanan ekonomi masyarakat pedesaan. Menurutnya, jika lahan pertanian tidak segera dipulihkan, akan muncul kelompok miskin baru akibat hilangnya sumber penghidupan petani.
Pernyataan itu disampaikan Muzakir Manaf saat mengikuti rapat koordinasi penanganan pascabencana wilayah Sumatera yang disiarkan secara nasional pada Kamis (15/1/2026). Dalam forum tersebut, ia memaparkan bahwa sekitar 50 ribu hektare sawah di Aceh terdampak lumpur tebal pascabanjir.
Konten Terkait
Selain kerusakan lahan pertanian, Pemerintah Aceh juga menghadapi tantangan besar pada pemulihan infrastruktur. Gubernur menilai perbaikan yang berjalan saat ini masih berfokus pada jalur utama, sementara akses penghubung antarwilayah, khususnya jembatan dari kabupaten ke kecamatan dan desa, masih banyak yang belum tersentuh.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi warga. Muzakir Manaf juga menyoroti keterbatasan pasokan kebutuhan pokok serta belum pulihnya jaringan listrik di sejumlah daerah terdampak banjir.
Ia membandingkan laju pemulihan di Aceh dengan beberapa provinsi lain di Sumatera yang dinilai lebih cepat pulih. Sementara di Aceh, kata dia, masyarakat masih bergantung pada bantuan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah Aceh berharap dukungan pemerintah pusat dapat diperkuat, baik melalui percepatan pemulihan lahan pertanian maupun pembangunan infrastruktur penghubung, agar proses pemulihan pascabencana berjalan lebih menyeluruh dan berkeadilan bagi masyarakat terdampak.
