Lhokseumawe — Pertemuan antara Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, dengan jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lhokseumawe berlangsung hangat dan produktif.
Kedua pihak menyatakan kesiapan untuk saling mendukung dalam upaya membangun kota, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja wali kota itu dipimpin langsung oleh Ketua PWI Lhokseumawe, Sayuti Achmad. Sementara dari pihak pemerintah kota, turut mendampingi Kabag Prokopim Setda Kota Lhokseumawe.
Konten Terkait
Meski datang dari dua latar belakang yang berbeda, eksekutif pemerintahan dan profesi jurnalistik, kedua Sayuti menunjukkan semangat kolaboratif.
Bagi keduanya, sinergi antara pers dan pemerintah bukanlah sekadar relasi seremonial, melainkan bagian dari ekosistem demokrasi lokal yang sehat.
Ketua PWI, Sayuti Achmad, menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Wali Kota dalam menerima PWI sebagai mitra strategis.
Ia menegaskan, PWI siap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjalankan peran kontrol secara proporsional.
“Kami menyambut baik keterbukaan ini. Bagi kami, pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi bagian dari pilar demokrasi yang turut mengawasi dan mengarahkan arah pembangunan agar tetap berada dalam koridor publik,” ujar Sayuti Achmad.
Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, menyatakan bahwa pemerintah sangat membutuhkan media yang sehat dan profesional.
Baginya, media bukan sekadar alat komunikasi, melainkan partner kritis yang membantu memperbaiki kualitas kebijakan.
“Analogi saya sederhana, tidak ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Setiap keputusan pasti memiliki sisi kurang. Maka di situlah pentingnya kritik konstruktif, sebagai bagian dari evaluasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sayuti Abu Bakar juga menyampaikan bahwa realitas birokrasi seringkali memunculkan ruang-ruang bias informasi ‘enak ditelingga’.
Dalam kondisi demikian, kata dia, wartawan yang bersentuhan langsung dengan lapangan dapat memberi perspektif yang lebih jujur dan faktual.
“Sebagai kepala daerah, tentu saya menerima laporan dari bawahan. Tapi saya sadar, laporan itu sering disusun dengan narasi yang ‘nyaman didengar’. Ujar Dr. Sayuti.
Sementara menurut Dr. Sayuti, wartawan melihat langsung dan berbicara dengan masyarakat. Maka, masukan dari media sangat kami butuhkan.
Ia juga menegaskan bahwa Pemko Lhokseumawe terbuka terhadap kritik yang berbasis data dan niat baik. Menurutnya, ruang kritik adalah bagian dari ruang demokrasi, yang semestinya tidak dihindari, melainkan dikelola secara bijak.
Pertemuan antara dua Sayuti ini menjadi simbol penting bagi penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan komunitas pers.
Dalam konteks tata kelola kota, kolaborasi antara eksekutif dan media bukanlah formalitas belaka, melainkan kebutuhan strategis agar pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
