JAKARTA, GENTAPOST.COM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas utama penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026, menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi. Kondisi tersebut membuat sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak, termasuk jalan, jembatan, serta kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan dari lumpur.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Mendagri dalam keterangannya usai rapat.
Konten Terkait
Dari 137 sungai terdampak tersebut, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara di tiga provinsi, dengan tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 dalam proses pengerjaan, sementara 20 lainnya belum tertangani.
“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelas Mendagri.
Percepatan penanganan akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak, didukung pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak lainnya. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain normalisasi sungai, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam proses pemulihan. Presiden juga menugaskan TNI dan Polri, terutama unsur Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul.
Mendagri turut mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas. Langkah tersebut memungkinkan proses penggunaan anggaran dan penanganan darurat dilakukan lebih cepat demi memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Mendagri menyampaikan bahwa Presiden memastikan dukungan anggaran tersebut tersedia agar kementerian dan lembaga dapat melakukan persiapan serta lelang dini sehingga pekerjaan dapat segera berjalan pada awal tahun.
