ACEH UTARA, GENTAPOST.COM – Panglima Daerah IV Wilayah Samudera Pasee sekaligus Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara, Panglima Jhony, S.H., angkat bicara soal polemik pengibaran dan penurunan bendera Bintang Bulan di Aceh. Ia meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan tersebut dan tidak membiarkan masyarakat terus menjadi korban.
Pernyataan tegas itu disampaikan Panglima Jhony melalui sebuah video berdurasi sekitar 50 detik yang diunggah melalui akun TikTok Ketua Tangani ODGJ Aceh Utara, Senin (9/11/2026).
Dalam video tersebut, Panglima Jhony menyoroti insiden di Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban penembakan. Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut, terlebih persoalan yang terjadi berkaitan dengan polemik bendera di Aceh.
Konten Terkait
Menurut Panglima Jhony, persoalan bendera tidak seharusnya berujung pada tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa jangan sampai rakyat terus menjadi korban akibat persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh.
“Jangan sampai rakyat menjadi korban dengan alasan apa pun,” menjadi penegasan sikap yang disampaikannya dalam video tersebut.
Ia juga meminta pemerintah pusat tidak mengabaikan persoalan bendera Bintang Bulan yang selama ini menjadi bagian dari pembahasan implementasi kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Panglima Jhony mengingatkan bahwa perdamaian Aceh telah disepakati melalui penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Karena itu, seluruh butir kesepakatan harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah untuk dituntaskan.
Panglima Jhony berpandangan bahwa hak Aceh memiliki bendera dan lambang daerah merupakan bagian dari kekhususan Aceh yang harus mendapatkan kepastian penyelesaian sesuai kesepakatan damai dan ketentuan perundang-undangan.
Ia meminta pemerintah pusat bersikap tegas serta tidak membiarkan persoalan tersebut terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, pemerintah harus melihat persoalan bendera secara menyeluruh, bukan semata-mata dari sisi penertiban di lapangan. Penyelesaian juga perlu mempertimbangkan komitmen perdamaian yang telah disepakati antara RI dan GAM.
Sebagai Panglima Daerah IV Wilayah Samudera Pasee, ia mengingatkan bahwa masyarakat Aceh telah melewati perjalanan panjang untuk mencapai perdamaian. Karena itu, keselamatan rakyat dan keberlangsungan perdamaian harus menjadi perhatian utama seluruh pihak.
Panglima Jhony meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan berbagai persoalan implementasi MoU Helsinki, termasuk polemik bendera Bintang Bulan.
Ia menegaskan, jangan sampai persoalan yang belum terselesaikan terus menimbulkan ketegangan dan berujung pada jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah kembali mencuatnya polemik bendera di Aceh setelah insiden di Pulo Kenari pada Rabu, (4/11) lalu
Ia meminta penyelesaian dilakukan secara serius melalui dialog, kepastian hukum dan penghormatan terhadap kekhususan Aceh, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta menjaga perdamaian yang telah terbangun.
