DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun PPNS 2026, Regulasi Lama Nomor 12 Tahun 2012 Disiapkan untuk Dicabut

BANDA ACEH, GENTAPOST.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Badan Legislasi (Banleg) bekerja sama dengan Komisi I DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh Tahun 2026 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Utama DPRA tersebut menjadi bagian penting dari proses penyusunan regulasi baru guna memperkuat kelembagaan, kewenangan, profesionalitas, serta tata kelola PPNS di Aceh.

RDPU ini dilaksanakan untuk menghimpun berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif dari para pemangku kepentingan serta masyarakat Aceh terhadap draf rancangan qanun yang nantinya akan menggantikan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Forum tersebut dihadiri berbagai unsur lintas sektoral, di antaranya perwakilan Wali Nanggroe Aceh, Pemerintah Aceh, pimpinan dan anggota Komisi I DPRA, pimpinan Banleg DPRA, Tim Asistensi Pemerintah Aceh, para bupati/wali kota dan ketua DPRK se-Aceh atau perwakilannya.

Turut hadir jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepolisian Daerah Aceh khususnya Ditreskrimsus dan Korwas PPNS, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Mahkamah Syar’iyah Aceh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) se-Aceh, akademisi, organisasi masyarakat, serta insan pers.

Banleg DPRA: RDPU Wujud Keterbukaan dalam Pembentukan Qanun

Ketua Badan Legislasi DPRA, Irfansyah, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa pelaksanaan RDPU merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis melalui rapat dengar pendapat umum.

Menurutnya, partisipasi publik menjadi elemen penting agar qanun yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Aceh.

Secara yuridis, penyusunan Rancangan Qanun PPNS 2026 berlandaskan kewenangan khusus Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan hukum acara pidana.

Penguatan kewenangan PPNS, sebagaimana menjadi semangat rancangan qanun tersebut, harus berjalan beriringan dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta kepatuhan terhadap prinsip negara hukum.

Qanun Nomor 12 Tahun 2012 Dinilai Perlu Diperbarui

Salah satu agenda penting dalam pembahasan rancangan qanun ini adalah penyesuaian regulasi PPNS Aceh dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan kelembagaan pemerintahan daerah.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 dinilai perlu diperbarui agar pengaturan mengenai PPNS lebih relevan dengan perkembangan regulasi, mekanisme pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan tugas penyidikan.

Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian dalam penyelarasan tersebut antara lain:

1. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

1. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Daerah.

1. 1. Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat PPNS serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.

1. 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan PPNS.

Dalam Pasal 41 draf Rancangan Qanun 2026 disebutkan bahwa setelah qanun baru ditetapkan, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, peraturan pelaksanaan dari qanun sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan qanun yang baru.

Rancangan Qanun 2026 Hadirkan Pembaruan Tata Kelola PPNS

Rancangan Qanun Aceh Tahun 2026 memperkenalkan sejumlah pembaruan substantif dalam pengelolaan PPNS, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Beberapa perubahan penting yang diusulkan meliputi:

• • Penguatan kelembagaan: Pembentukan Sekretariat PPNS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai pusat koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan data.

• • Mekanisme pengangkatan: Pengangkatan PPNS oleh Menteri Hukum berdasarkan usulan gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenangannya.

• • Dukungan operasional: Penguatan dukungan pengamanan dan deteksi dini melalui Satpol PP dan Wilayatul Hisbah.

• • Pendidikan dan pelatihan: Peningkatan kompetensi PPNS melalui pendidikan dan pelatihan yang turut memuat kekhususan Aceh dan Hukum Jinayat.

• • Pengawasan: Penguatan pembinaan dan pengawasan penyidikan secara terpadu untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, rancangan qanun turut mengatur kewenangan dan kedudukan PPNS, persyaratan pengangkatan, hak dan kewajiban, pelaksanaan penyidikan, pelaporan kinerja, mutasi dan pemberhentian, tunjangan risiko, kode etik, hingga dukungan pembiayaan operasional.

Terdiri dari 12 Bab dan 42 Pasal

Secara sistematis, Rancangan Qanun Aceh Tahun 2026 tentang PPNS disusun dalam 12 bab yang mencakup 42 pasal.

Adapun sistematika pengaturannya meliputi:

1. 1. Bab I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1).

1. 1. Bab II tentang Kewenangan, Kedudukan dan Tugas (Pasal 2–7).

1. 1. Bab III tentang Sekretariat (Pasal 8–9).

1. 1. Bab IV tentang Hak dan Kewajiban (Pasal 10–11).

1. 1. Bab V tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Kartu Tanda Pengenal (Pasal 12–20).

1. 1. Bab VI tentang Pelantikan dan Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji (Pasal 21–25).

1. 1. Bab VII tentang Penyelidikan dan Penyidikan (Pasal 26).

1. 1. Bab VIII tentang Pendidikan dan Pelatihan (Pasal 27–34).

1. 1. Bab IX tentang Pembinaan dan Pengawasan atau Bina Wassidik (Pasal 35–37).

1. 1. Bab X tentang Pelaksanaan Operasi Penegakan Hukum (Pasal 38–39).

1. 1. Bab XI tentang Pembiayaan (Pasal 40).

1. 1. Bab XII tentang Ketentuan Penutup (Pasal 41–42).

Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap seluruh tahapan pengelolaan PPNS, mulai dari proses pengangkatan hingga pelaksanaan tugas penyidikan dan pengawasan.

Komisi I DPRA Tampung Seluruh Masukan Pemangku Kepentingan

Dalam penutupan RDPU, Komisi I dan Badan Legislasi DPRA menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta yang telah memberikan pandangan, saran, serta rekomendasi terhadap rancangan qanun tersebut.

Seluruh masukan yang disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, akan ditelaah lebih lanjut bersama Tim Asistensi Pemerintah Aceh untuk menyempurnakan substansi dan materi muatan rancangan qanun.

DPRA menempatkan proses partisipasi publik sebagai bagian penting dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, responsif, serta dapat diterapkan secara efektif.

Setelah proses penyempurnaan dan pembahasan lanjutan, Rancangan Qanun Aceh tentang PPNS tersebut akan diproses menuju tahapan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRA sesuai mekanisme pembentukan qanun.

Pembaharuan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas dan profesionalitas PPNS, meningkatkan efektivitas penegakan qanun, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan Aceh yang tertib, aman, transparan, dan berkeadilan.