JAKARTA – Gerbong mutasi terjadi di pucuk kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Tidak hanya Dadan, perombakan ini juga menyasar dua Wakil Kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sandjaya.
Sebagai gantinya, Kepala Negara menunjuk Nanik S. Dayang untuk menakhodai lembaga strategis tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Nanik akan didampingi oleh dua Wakil Kepala BGN yang baru dilantik, yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono.
Pengumuman perombakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, di Ruang Sidang Kabinet, Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa malam (2/6/2026).
Alasan Evaluasi dan Respons terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Prasetyo Hadi, pergantian estafet kepemimpinan ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan Presiden terhadap kinerja kabinet setelah berjalan sekitar 1,5 tahun. BGN dinilai memiliki peran yang sangat krusial dalam mendongkrak kualitas gizi masyarakat Indonesia.
“Bapak Presiden terus melakukan monitoring, dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh kabinet, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah Presiden menghimpun berbagai masukan, baik dari internal kementerian, elemen masyarakat, hingga umpan balik langsung dari warga yang menerima manfaat program **Makan Bergizi Gratis (MBG)**—sebuah program unggulan yang dikoordinasikan oleh BGN.
Harapan untuk Manajemen Baru BGN
Atas nama pemerintah, Mensesneg turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dadan Hindayana beserta jajaran pimpinan lama atas dedikasi mereka dalam meletakkan fondasi awal berdirinya BGN.
Untuk jajaran direksi yang baru, pihak Istana menitipkan pesan agar mereka bergerak cepat dalam melakukan pembenahan internal dan memperluas jaringan kerja sama ke tingkat daerah.
“Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap dapat segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat lembaga, dan tentu saja memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” pungkas Prasetyo.









