Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dikucurkannya dana senilai Rp2,5 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk merehabilitasi lahan sawah dan kebun warga yang mengalami kerusakan akibat terjangan bencana hidrometeorologi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh pada Senin (27/7/2026), mewakili Mualem.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman). Harapan kami, dana ini bisa dikelola seoptimal mungkin guna membangkitkan kembali sektor persawahan dan perkebunan yang terdampak,” ujar Nurlis meneruskan pesan Gubernur.
Konten Terkait
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, telah menyampaikan paparan terkait progres penggunaan anggaran serta kondisi pemulihan lahan kepada Gubernur Mualem pada Kamis (23/7/2026).
Azanuddin menjelaskan bahwa alokasi dana besar ini merupakan hasil dari usulan terpadu yang diajukan oleh pemerintah tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Pemanfaatannya mencakup perbaikan fisik lahan, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), serta penyediaan benih komoditas unggulan seperti padi dan jagung.
Adapun rincian dampak bencana dan progres penanganannya meliputi:
- Sektor Sawah: Dari total 57.485 hektare lahan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, program optimasi kini sedang berjalan pada area seluas 40.852 hektare.
- Sektor Perkebunan: Dari total 60.438 hektare kebun yang terdampak, langkah pemulihan saat ini sudah mencakup wilayah seluas 40.418 hektare.
Mendengar laporan tersebut, Mualem mendoakan agar para petani dan pekebun di seluruh Aceh bisa segera keluar dari masa sulit dan kembali beraktivitas normal. Ia juga menginstruksikan jajaran Dinas Pertanian untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral.
“Gubernur berpesan agar seluruh jajaran Distanbun di daerah bekerja dengan penuh kesungguhan serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Insya Allah, segala urusan akan dipermudah,” tutur Nurlis.
Lebih lanjut, Mualem menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi lahan pertanian dan perkebunan merupakan agenda mendesak. Mengingat, mayoritas masyarakat Aceh menggantungkan sumber penghidupannya di sektor ini.
Merujuk pada data terkini Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, sekitar 38% hingga 41% tenaga kerja di provinsi ini bekerja di bidang agraris. Peran strategis sektor pertanian juga terlihat dari kontribusinya yang menyumbang lebih dari 30% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.
Komitmen tinggi terhadap sektor ini kembali ditekankan oleh Mualem saat menghadiri pengukuhan pengurus DPW dan DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) se-Aceh periode 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu (25/7/2026).
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plt Kepala Distanbun Azanuddin Kurnia, Gubernur menegaskan:
“Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan utama. Sebab, sektor inilah yang menjadi fondasi ketahanan pangan daerah, penyerap tenaga kerja terbesar, sekaligus roda penggerak ekonomi masyarakat luas.”
