BANDA ACEH – Pemulihan wilayah pelosok Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi enam bulan lalu dinilai masih menghadapi berbagai hambatan. Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, untuk mempercepat proses rehabilitasi, khususnya pada sektor pertanian dan infrastruktur vital.
Permintaan tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur yang akrab disapa Mualem ini dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan Pemulihan Pascabencana di Aceh. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (9/6/2026).
Mualem mengungkapkan bahwa sektor pertanian dan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat menjadi prioritas utama yang harus segera dituntaskan. Hingga saat ini, area persawahan warga, saluran irigasi, serta akses jalan dan jembatan masih dalam kondisi rusak.
Konten Terkait
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” ujar Mualem.
Ia menambahkan, normalisasi kondisi sungai di Aceh menjadi hal yang sangat mendesak demi meminimalisasi risiko luapan air ke pemukiman dan menjaga roda kehidupan warga di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Mualem pun menekankan pentingnya sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar pembangunan kembali fasilitas yang rusak dapat berjalan maksimal.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turut menyuarakan kondisi perekonomian daerah. Berdasarkan data kementerian, Aceh saat ini menempati posisi kedua dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Fadhlullah mengharapkan adanya intervensi dan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi Aceh.
Terkait aspek keuangan, Wagub Fadhlullah memaparkan bahwa capaian realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh sejauh ini baru menyentuh angka 45 persen. Ia mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk segera mempercepat penyerapan anggaran tersebut.
Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat Pemerintah Aceh tengah memperjuangkan agar usulan perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat disetujui dan terealisasi pada tahun ini.
Merespons situasi tersebut, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan hasil evaluasi dari Satuan Tugas (Satgas) Nasional. Dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi, sebanyak 10 wilayah di antaranya saat ini dilaporkan telah kembali berfungsi secara normal.
Tito menerangkan bahwa pemulihan mencakup berbagai indikator lintas sektor, mulai dari tata pemerintahan, pelayanan kesehatan, pemenuhan aspek pendidikan, hingga konektivitas wilayah. Khusus untuk memulihkan sektor pertanian, pemerintah pusat mengonfirmasi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar yang dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah dan jaringan irigasi yang rusak.
Mendagri juga menyatakan komitmen penuh pemerintah pusat untuk mengawal keberlanjutan dana Otsus Aceh. Salah satunya adalah upaya mengembalikan skema alokasi dua persen yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun depan, yang diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan jangka panjang pascabencana.
Di akhir penjelasannya, Tito mengingatkan pemerintah daerah agar segera mengoptimalkan pemanfaatan dana TKD yang telah disalurkan tahun ini untuk mendanai program-program penanggulangan dampak bencana. Penyerapan yang maksimal akan menjadi catatan penting agar pengajuan anggaran pada periode berikutnya dapat berjalan tanpa kendala.
Sebagai informasi, rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota dari 18 daerah terdampak bencana di Aceh, serta perwakilan penanggung jawab (Person in Charge/PIC) dari kementerian dan lembaga terkait.
