JAKARTA, GENTAPOST.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menyoroti isu penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang tengah menjadi perhatian publik. MUI menilai, jika tindakan tersebut terbukti berkaitan dengan upaya makar, persoalan itu tidak bisa dianggap sebagai perkara biasa karena menyangkut kedaulatan dan kehormatan negara.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis, menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang mengarah pada makar harus ditangani secara serius melalui proses hukum yang transparan dan menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Kiai Cholil Nafis dalam konferensi pers seusai Pertemuan Dewan Pimpinan MUI bersama pimpinan ormas Islam di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Konten Terkait
Dalam pertemuan tersebut, MUI dan sejumlah pimpinan ormas Islam membahas perkembangan situasi nasional, termasuk isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo serta dinamika politik menyusul kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kiai Cholil mengatakan, MUI memberikan dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus penyadapan tersebut. Ia meminta penanganannya dilakukan secara transparan agar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat memperoleh kejelasan hukum.
“Berkenaan dengan kasus penyadapan, kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya dan transparan sampai ke akar-akarnya,” ujar Kiai Cholil, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin serius apabila ditemukan bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan tindakan makar. Sebab, tindakan yang mengancam kedaulatan negara dinilai dapat merusak kehormatan dan stabilitas kehidupan berbangsa.
“Apalagi kalau ada indikasi terjadinya makar. Ini jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal yang, kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan penyadapan, MUI bersama pimpinan ormas Islam turut memberikan perhatian terhadap perkembangan dinamika politik nasional.
Kiai Cholil mengimbau masyarakat dan seluruh organisasi kemasyarakatan Islam agar tetap tenang serta tidak mudah terpancing oleh berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik.
Ia menegaskan, setiap persoalan kenegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Terkait dinamika politik menyusul kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, MUI menyerahkan proses penyelesaiannya kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan, khususnya DPR dan MPR.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional untuk menangani persoalan tersebut sehingga masyarakat tidak perlu terlibat dalam polemik yang justru berpotensi memperkeruh suasana.
“Kita percayakan kepada wakil-wakil kita ya dari DPR, agar mereka memproses, seperti di MPR. Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya, dan bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, MUI juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah berbagai dinamika politik dan persoalan yang berkembang.
Kiai Cholil menekankan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan komitmen bersama untuk memelihara persaudaraan, baik di kalangan umat Islam maupun antarsesama warga negara.
MUI mengajak masyarakat memperkuat tiga prinsip persaudaraan, yakni ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan, serta ukhuwah basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan.
Ketiga prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui pertemuan bersama pimpinan ormas Islam tersebut, MUI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian persoalan nasional melalui jalur hukum dan konstitusi, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana tetap damai, sejuk, dan kondusif.
MUI menilai, perbedaan pandangan dan dinamika politik harus disikapi secara bijaksana dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa serta menjaga persatuan Indonesia.
