YOGYAKARTA, GENTAPOST.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) memastikan penanganan peserta aksi unjuk rasa pada 20 Oktober, 28 Oktober, dan 10 November 2026 dilaksanakan sesuai prinsip dan standar hak asasi manusia (HAM). Komnas HAM secara khusus meminta agar peserta aksi yang tidak terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan segera dibebaskan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina, dalam pertemuan dengan Kapolda DIY, Irjen Pol. Langgeng Purnomo, di Markas Polda DIY, Selasa (11/11). Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakapolda DIY Brigjen Pol. Eddy Djunaedi, Irwasda Kombes Pol. I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, Direskrimsus Kombes Pol. Yani Permana, Kabid Propam Kombes Pol. Satya Widhy Widharyadi, Plt. Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari, serta Tim Kesehatan/Dokkes Polda DIY. Pertemuan membahas penanganan peserta aksi, termasuk tindakan pengamanan, pemeriksaan, dan pemenuhan hak-hak orang yang diamankan oleh kepolisian.
Komnas HAM mencermati informasi yang berkembang di berbagai media mengenai lebih dari 150 orang yang diamankan dalam rangkaian aksi tersebut. Berdasarkan penjelasan Kapolda, terdapat 21 orang yang terindikasi di bawah umur (anak berhadapan dengan hukum/ABH) dan telah dikembalikan kepada orang tua. Sementara itu, sejumlah peserta aksi lainnya masih menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan. Terdapat pula dua orang yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan menggunakan bom molotov dan sedang diproses sesuai ketentuan hukum.
Konten Terkait
Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM meminta agar pemeriksaan dilakukan secara objektif, tranparan dan memastikan akses terhadap pendampingan hukum selama proses pemwriksaan. Peserta aksi yang tidak terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan atau tindak pidana harus segera dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarga.
“Setiap orang yang diamankan harus dipastikan keterlibatannya melalui proses pemeriksaan yang sesuai prosedur. Apabila tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam tindakan kekerasan, kami meminta agar yang bersangkutan segera dibebaskan,” tegas Putu Elvina.
Komnas HAM juga menekankan bahwa setiap tindakan pengamanan, penangkapan, dan penahanan harus memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian harus memastikan dan menjamin perlindungan atas hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat secara damai, termasuk di lingkungan akademis.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM turut menyoroti pentingnya akses informasi kepada keluarga terhadap peserta aksi yang diamankan. Komnas HAM menerima informasi bahwa terdapat orang tua yang belum mengetahui keberadaan anggota keluarganya. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta Polda DIY membuka akses komunikasi dan memberikan informasi yang jelas kepada keluarga mengenai keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang masih diperiksa.
Selain itu, Komnas HAM meminta agar peserta aksi memperoleh akses seluas-luasnya terhadap pendamping hukum selama proses pemeriksaan. Penanganan peserta aksi yang diinformasikan terpusat di Polda DIY juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak setiap orang yang sedang menjalani pemeriksaan, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan penyediaan layanan kesehatan Mengingat dari pengakuan peserta aksi yang ditemui langsung, masih terdapat beberapa orang peserta aksi yang mengalami luka dan membutuhkan penanganan kesehatan.
Komnas HAM menegaskan bahwa penanganan aksi unjuk rasa harus mengacu pada prosedur kepolisian, termasuk ketentuan dalam Peraturan Kapolri tentang Pedoman Pengendalian Massa Dalam hal terdapat pihak yang terbukti melakukan provokasi atau tindakan kekerasan, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tindakan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh peserta aksi sebagai pelaku kerusuhan.
Setelah mengamati langsung dan berinteraksi dengan sejumlah orang yang diperiksa di Polda DIY, Komnas HAM menemukan sejumlah mahasiswa peserta aksi dari sejumlah kampus. Beberapa di antaranya dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Janabadra, dan STIE YPKN. Beberapa di antaranya telah menjalani gelar perkara dan dilepas, sebagian lainnya masih menjalani proses pemeriksaan.
Pada 12 November 2026 pagi, Komnas HAM mendapatkan konfirmasi dari Polda DIY bahwa dari 157 massa aksi yang diamankan di Polda DIY, 154 orang telah dikembalikan kepada keluarga, 2 orang diserahkan kepada BNNP DIY karena positif narkoba, dan 1 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti berupa bom molotov, sajam, dan petasan.
Belum ada pembicaraan terkait pembentukan tim pencari fakta bersama Polda DIY. Komnas HAM akan terus memantau peristiwa ini sehingga prosedur penanganan aksi unjuk rasa dilakukan sesuai prosedur, tranparan, berkeadilan dan sesuai hukum
