Spanyol – Wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara, Ceuta, saat ini berada dalam situasi darurat dan kewalahan. Otoritas setempat melaporkan ribuan migran masih bertahan di wilayah tersebut setelah gelombang penyeberangan massal melintasi perbatasan dari Maroko pekan lalu.
Diberitakan Reuters, Senin (3/8/2026), ratusan migran tampak mendirikan tenda darurat dan tidur di pesisir Pantai El Trampolin. Pemimpin wilayah Ceuta, Juan Jesus Vivas, memperkirakan masih ada sekitar 3.000 hingga 5.000 migran yang terjebak di wilayah seluas kurang dari 20 kilometer persegi itu.
Vivas menyebutkan bahwa dua pusat penampungan migran di wilayahnya—masing-masing untuk orang dewasa dan anak di bawah umur—telah “kolaps” sepenuhnya akibat gelombang kedatangan yang masif.
Konten Terkait
Sejauh ini, otoritas Spanyol memperkirakan sekitar 69.500 migran telah kembali secara sukarela ke Maroko dalam beberapa hari terakhir. Angka ini melampaui estimasi awal lonjakan sekitar 50.000 orang yang menerobos masuk lewat jalur darat dan laut pada Kamis pekan lalu.
Kendati demikian, situasi kemanusiaan di lapangan masih memprihatinkan. Laporan resmi mencatat jumlah korban tewas di sisi perbatasan Spanyol mencapai 72 orang, sementara di pihak Maroko tercatat 11 orang meninggal dunia.
Banyak migran yang memilih bertahan mengaku kesulitan melanjutkan perjalanan ke daratan utama Spanyol. Selain itu, penutupan toko-toko di Ceuta serta minimnya pasokan makanan dan air membuat mereka terisolasi. Sejumlah migran juga melaporkan menghadapi situasi yang tidak ramah dari warga lokal.
Krisis kemanusiaan ini langsung memicu perdebatan sengit dan retorika anti-imigrasi di berbagai negara Eropa. Situasi tersebut bahkan menciptakan ketegangan diplomatik di antara sesama anggota Uni Eropa (UE) terkait kebijakan perbatasan.
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, melontarkan kritik tajam terhadap beberapa pihak di UE, termasuk pemerintah Italia, yang dituding memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang salah (misinformation). Di sisi lain, Spanyol mendesak adanya solidaritas dan dukungan timbal balik dari negara-negara anggota UE lainnya.
Uni Eropa sendiri dijadwalkan menggelar pertemuan darurat melalui konferensi video tingkat menteri dalam negeri guna membahas penanganan krisis perbatasan ini secara kolektif.
