Banda Aceh | Pemerintah Aceh terus mendorong penguatan peran adat sebagai fondasi kehidupan masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan lintas instansi yang dipimpin Katibul Wali Aceh, Abdullah Hasbullah, di Banda Aceh, Selasa (13/1).
Pertemuan itu menjadi wadah penyamaan pandangan antarlembaga dalam merawat keberlanjutan adat Aceh agar tetap sejalan dengan tata kelola pemerintahan dan perkembangan sosial masyarakat. Sejumlah perangkat daerah dan unsur kelembagaan adat turut ambil bagian dalam diskusi tersebut.
Hadir dalam forum itu antara lain unsur Dinas Syariat Islam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta perwakilan instansi lainnya.
Konten Terkait
Dalam penyampaiannya, Abdullah Hasbullah menilai adat Aceh memiliki posisi sentral dalam menjaga keutuhan sosial dan karakter masyarakat. Ia menyebut adat tidak berhenti sebagai simbol tradisi, tetapi harus terus dijalankan dan disesuaikan dengan realitas kehidupan saat ini.
Menurutnya, penguatan adat juga berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan syariat Islam serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena itu, ia meminta setiap lembaga tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan membangun keterpaduan program dan kebijakan.
“Pendekatan bersama sangat dibutuhkan agar adat Aceh tidak terpinggirkan oleh perubahan zaman, tetapi justru menjadi kekuatan dalam menghadapi arus modernisasi,” kata Abdullah Hasbullah.
Ia berharap hasil pertemuan tersebut menghasilkan rumusan kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata, termasuk hingga ke tingkat gampong. Adat Aceh, lanjutnya, perlu dijadikan pijakan dalam penyusunan kebijakan publik agar tetap hidup di tengah masyarakat.
Abdullah Hasbullah juga menegaskan, keberhasilan menjaga adat bukan diukur dari banyaknya diskusi, melainkan dari penerapannya dalam praktik pemerintahan dan keseharian warga Aceh. Dengan cara itu, identitas Aceh diyakini akan tetap terjaga dan berkelanjutan.
