Washington – Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran memasuki bulan kelima dengan catatan buruk di dalam negeri. Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan warga AS kompak enggan mendukung perang ini.
Kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump terkait Iran menuai sorotan tajam dari publiknya sendiri. Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos yang dirilis pada Senin (27/7/2026), hanya segelintir warga Amerika yang memberikan lampu hijau untuk keterlibatan militer di Iran.
Survei tersebut mencatat bahwa hanya 1 dari 3 warga AS (sekitar sepertiga dari total responden) yang mendukung perang melawan Iran. Angka ini sekaligus mengonfirmasi tren pelemahan dukungan publik yang terus merosot sejak serangan awal gabungan AS-Israel meletus pada 28 Februari lalu.
Konten Terkait
Hanya 1 dari 3 warga AS yang mendukung perang melawan Iran, 69% responden menilai Trump gagal menjelaskan tujuan perang dengan jelas, Tingkat kepuasan publik (approval rating*) terhadap Trump berada di angka 37%.
Tak hanya soal dukungan perang yang jeblok, mayoritas publik juga dihinggapi rasa bingung. Sebanyak 69% responden termasuk 4 dari 10 pendukung dari Partai Republik sendiri— secara terbuka menyatakan bahwa Presiden Trump gagal menjelaskan secara transparan apa sebenarnya tujuan akhir dari intervensi militer tersebut.
Kondisi ini menciptakan kontras yang sangat tajam jika dibandingkan dengan sejarah konflik-konflik besar AS di masa lalu. Pada bulan-bulan awal Perang Irak (2003) misalnya, dukungan publik mencapai kisaran 70%, sementara Perang Afghanistan (2001) bahkan sempat meraup dukungan masif hingga 90% pada masa awal invasi.
Di tengah badai kritik domestik ini, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kepemimpinan Donald Trump tercatat sedikit merangkak naik ke angka 37% (naik 3 poin dari bulan sebelumnya yang sempat mencatatkan titik nadir dalam masa kepresidenannya).
“Rendahnya dukungan ini menunjukkan ketidakpastian yang dirasakan publik AS terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintah saat ini,” tulis laporan lembaga riset tersebut.
Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait hasil survei yang menyoroti keraguan publik yang semakin meluas ini.
