Gentapost.com – Otoritas Korea Selatan menangkap Presiden yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, pada Rabu pagi atas tuduhan pemberontakan. Penangkapan ini mengakhiri ketegangan politik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Yoon menyatakan bahwa ia memutuskan untuk mematuhi penyelidikan guna mencegah terjadinya “pertumpahan darah.”
Sejak parlemen memutuskan untuk mencabut kekuasaannya pada 14 Desember lalu, menyusul deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada 3 Desember, Yoon bertahan di kediamannya di perbukitan, dijaga oleh sekelompok pasukan keamanan pribadi yang bahkan berhasil menggagalkan upaya penangkapan sebelumnya.
Penangkapan ini menjadi peristiwa pertama dalam sejarah Korea Selatan di mana seorang presiden yang masih menjabat ditangkap, menambah daftar panjang dinamika politik di salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia.
Dalam pernyataan yang dirilis, Yoon mengatakan bahwa ia menyerahkan diri untuk menghindari kekerasan setelah lebih dari 3.000 petugas kepolisian bergerak ke kediamannya sejak dini hari Rabu. “Saat saya melihat mereka menembus zona keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran, saya memutuskan untuk menghadapi investigasi yang dilakukan oleh Komisi Independen Anti-Korupsi (CIO) – meskipun ilegal – demi mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan,” ungkap Yoon seperti dilansir dari Reuters, Rabu, (15/1/2025).
Yoon terlihat tiba dengan iring-iringan kendaraan di kantor badan anti-korupsi yang memimpin penyelidikan pada Rabu pagi. Pihak berwenang kini memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon, sebelum harus mengajukan surat perintah penahanan selama maksimal 20 hari atau membebaskannya.
Kuasa hukum Yoon menyatakan bahwa upaya penahanan tersebut ilegal dan didesain untuk mempermalukan klien mereka secara publik. Sementara itu, beberapa bentrokan kecil terjadi antara para pendukung Yoon yang menangis dan polisi di dekat kediaman mantan presiden tersebut, menurut saksi mata Reuters.
Deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada awal Desember mengejutkan publik Korea Selatan, mengguncang ekonomi terbesar keempat di Asia, dan memicu gejolak politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Parlemen kemudian memilih untuk memakzulkan Yoon dan mencabut wewenangnya pada 14 Desember.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi saat ini tengah mempertimbangkan apakah akan mengesahkan keputusan pemakzulan tersebut sehingga mencopot Yoon secara permanen dari jabatannya, atau mengembalikan kekuasaan presidennya.
Peristiwa ini menambah babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan yang penuh dinamika dan perhatian internasional.
