JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) meminta insiden kekerasan dan penembakan yang terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026 diusut secara menyeluruh dan transparan. Desakan tersebut disampaikan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyusul jatuhnya korban jiwa dan sejumlah warga yang mengalami luka-luka.
Mugiyanto menyatakan setiap tindakan aparat negara di lapangan harus berlandaskan hukum serta menghormati hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan juga harus memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.
“Setiap tindakan aparat negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta mengedepankan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Perbedaan pandangan mengenai pengibaran bendera tidak boleh berujung pada kekerasan yang mengancam keselamatan dan nyawa manusia,” kata Mugiyanto dalam keterangan Kementerian HAM, Kamis 5 November 2026.
Konten Terkait
Kementerian HAM meminta penyelidikan mampu mengungkap fakta kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan penggunaan kekuatan yang menyebabkan jatuhnya korban. Proses tersebut juga harus menjamin hak korban dan keluarga untuk memperoleh keadilan serta pemulihan.
Ketegangan di Pulo Keunari dilaporkan berkaitan dengan penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kementerian HAM berpandangan perbedaan pandangan mengenai simbol daerah perlu diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan kekerasan.
Mugiyanto turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan berharap warga yang terluka mendapatkan penanganan medis secara optimal. Ia juga mengingatkan semua pihak agar tidak membiarkan insiden tersebut memicu ketegangan baru di Aceh.
Kementerian HAM mengingatkan perdamaian Aceh yang terbangun sejak Nota Kesepahaman Helsinki harus terus dijaga. Penyelesaian persoalan terkait kekhususan Aceh dan simbol daerah perlu mengedepankan dialog serta menghormati hak masyarakat.
Desakan Kementerian HAM ini sejalan dengan pernyataan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut pemerintah sepakat melakukan penyelidikan terhadap insiden tersebut. Yusril juga telah berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Menko Polkam untuk memperoleh kejelasan mengenai peristiwa di Pidie.
Pemerintah berharap penyelidikan dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab dan menjadi dasar penegakan hukum. Upaya tersebut diharapkan berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan bendera melalui dialog agar perdamaian Aceh tetap terjaga.
