Lhokseumawe – Menyambut dimulainya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Al-Banna Lhokseumawe menyelenggarakan kuliah umum bersama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh pada Senin, 14 September 2026. Kegiatan yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa STIH Al-Banna tersebut mengangkat tema “Keadilan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi: Membangun Peradaban Aceh yang Berkelanjutan.”
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari penguatan wawasan akademik mahasiswa, khususnya dalam memahami persoalan hukum, hak asasi manusia, perdamaian, serta proses rekonsiliasi di Aceh. Kuliah umum tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut kerja sama antara STIH Al-Banna Lhokseumawe dengan KKR Aceh. Sebelumnya, kedua lembaga telah menjalin kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang diarahkan antara lain pada penguatan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang perlindungan HAM dan keadilan.
Hadir sebagai pemateri pertama Masthur Yahya, M.Hum., Ketua KKR Aceh. Dalam pemaparannya, Masthur menekankan bahwa pembangunan Aceh yang berkelanjutan tidak cukup hanya dibangun melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan fondasi keadilan, kebenaran, penghormatan terhadap HAM, dan perdamaian yang berkelanjutan.
Konten Terkait
Menurutnya, pengungkapan kebenaran terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu merupakan bagian penting untuk memastikan pengalaman kelam tidak kembali terulang. Kebenaran juga menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami sejarah secara objektif, memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman, sekaligus menjadi pembelajaran bagi generasi muda.
Masthur juga mengaitkan pengungkapan kebenaran dengan upaya memperkuat perdamaian. Perdamaian yang berkelanjutan, menurutnya, bukan sekadar berhentinya konflik, tetapi harus disertai dengan keadilan, pemulihan hak korban, dan rekonsiliasi yang mampu membangun kembali hubungan sosial masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan mandat KKR Aceh yang menempatkan pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan reparasi sebagai bagian utama dari kerja lembaga.
Pemateri kedua, Ir. Oni Imelva, S.T., Wakil Ketua KKR Aceh, membahas pentingnya dokumentasi dan publikasi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap sejarah dan persoalan HAM di Aceh. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai catatan masa lalu, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat.
Oni menekankan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai-nilai perdamaian. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami hukum secara normatif, tetapi juga harus mampu melihat hukum dalam konteks kehidupan sosial, sejarah, dan pengalaman masyarakat. Karena itu, pendidikan hukum perlu diarahkan untuk membentuk generasi yang memiliki kepekaan terhadap keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian.
Sementara itu, Tasrizal, S.H.I., M.H., Komisioner KKR Aceh, memberikan penekanan pada aspek perlindungan saksi dan korban. Ia menjelaskan bahwa korban pelanggaran HAM membutuhkan perhatian dan perlindungan agar mereka dapat menyampaikan pengalaman serta memperoleh ruang yang aman dan bermartabat.
Menurutnya, keadilan tidak semata-mata berbicara mengenai penghukuman, tetapi juga tentang pengakuan terhadap penderitaan korban, pemulihan hak, serta terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan korban dan masyarakat menjalani kehidupan secara lebih baik.
Ketiga pemateri juga menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga perdamaian Aceh. Mahasiswa sebagai calon sarjana hukum diharapkan tidak hanya menjadi penghafal peraturan perundang-undangan, tetapi mampu menjadi bagian dari penyelesaian persoalan hukum dan sosial dengan menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan nilai-nilai perdamaian.
Sementara itu, Ketua STIH Al-Banna Lhokseumawe, Muksalmina, S.H.I., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada KKR Aceh atas kesediaannya hadir dan berbagi pengetahuan bersama civitas akademika STIH Al-Banna. Ia menyampaikan bahwa kuliah umum tersebut sangat relevan dengan visi pendidikan hukum yang dikembangkan kampus.
Muksalmina menegaskan bahwa perguruan tinggi hukum mempunyai tanggung jawab untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mempunyai integritas, kepedulian sosial, dan keberanian memperjuangkan keadilan.
“Mahasiswa hukum harus memahami bahwa hukum tidak hanya berbicara tentang pasal dan aturan, tetapi juga tentang manusia, keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan masyarakat,” demikian semangat yang ditekankan dalam sambutan tersebut.
Ia berharap kerja sama antara STIH Al-Banna dan KKR Aceh dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, diskusi hukum, serta kegiatan lain yang dapat memperkuat pemahaman generasi muda terhadap HAM dan perdamaian Aceh.
Kuliah umum tersebut diharapkan menjadi momentum awal Semester Ganjil 2026/2027 untuk membangun budaya akademik yang kritis, humanis, dan responsif terhadap persoalan masyarakat. Melalui kolaborasi perguruan tinggi dan lembaga yang memiliki mandat dalam bidang kebenaran dan rekonsiliasi, mahasiswa diharapkan mampu mengambil peran dalam membangun Aceh yang damai, adil, bermartabat, dan berkelanjutan.
