BANDA ACEH, GENTAPOST.COM – Persaingan menuju kursi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031 mulai memperlihatkan sejumlah gagasan yang ditawarkan para bakal calon. Salah satunya datang dari Sayuti Achmad, Ketua PWI Lhokseumawe, yang membawa agenda pembenahan organisasi dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi wartawan.
Gagasan tersebut disiapkan menjelang Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh yang dijadwalkan berlangsung pada 20–21 November 2026. Dalam pencalonannya, Sayuti menawarkan lima program prioritas yang menurutnya perlu menjadi perhatian kepengurusan PWI Aceh mendatang.
Sejauh proses penjaringan berlangsung, terdapat tiga bakal calon yang telah mengembalikan formulir pendaftaran. Selain Sayuti Achmad, dua nama lainnya adalah Nasir Nurdin selaku petahana dan Muhammad Saman yang menjabat Wakil Ketua PWI Aceh Bidang Pendidikan.
Konten Terkait
Sementara itu, Steering Committee (SC) masih menjalankan tahapan persiapan konferensi, termasuk menunggu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari PWI Pusat.
Lima program yang ditawarkan Sayuti menyasar berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan anggota. Mulai dari penghapusan biaya administrasi keanggotaan hingga penyediaan jaminan perlindungan sosial.
Pertama, Sayuti ingin menghadirkan kebijakan kartu anggota gratis bagi anggota yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan terverifikasi. Dengan skema tersebut, anggota tidak lagi dibebani biaya untuk memperoleh kartu keanggotaan.
Kedua, ia menggagas organisasi tanpa pungutan maupun kewajiban donasi dari anggota dalam penyelenggaraan kegiatan PWI. Agenda keagamaan, kegiatan sosial, peringatan Maulid, hingga santunan anak yatim diharapkan dapat dilaksanakan melalui dukungan kemitraan tanpa membebani anggota.
Ketiga, program peningkatan kompetensi wartawan akan diperluas melalui konsep UKW Keliling. Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan direncanakan menjangkau berbagai wilayah di Aceh secara bergiliran, sehingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi.
Keempat, Sayuti memasukkan penguatan advokasi sebagai agenda penting organisasi. PWI Aceh diharapkan dapat memberikan pendampingan hukum kepada wartawan yang menghadapi persoalan hukum ketika menjalankan tugas jurnalistik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelima, perlindungan sosial anggota menjadi perhatian melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Gagasan ini ditujukan untuk memperluas akses perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan aktivitas profesinya.
Dilansir dari Acehglobal.com, pada Sabtu (14/11/2026), Sayuti mengatakan bahwa arah kepengurusan PWI Aceh ke depan harus lebih mengutamakan kepentingan anggota. Menurutnya, organisasi profesi harus mampu menghadirkan manfaat nyata, bukan justru menambah beban anggotanya.
“Ke depan, PWI tidak lagi membebankan biaya apa pun kepada anggota untuk berbagai kegiatan organisasi,” kata Sayuti.
Ia menyebutkan, pelaksanaan lima agenda tersebut membutuhkan perencanaan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, kepengurusan mendatang perlu membangun kerja sama dengan mitra strategis agar program organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Jadi, seluruh anggota PWI Aceh tidak lagi menanggung beban untuk berbagai kegiatan lembaga,” tegasnya.
Dengan jumlah anggota pemegang Kartu Anggota PWI biasa yang disebut mencapai sekitar 320 orang, Sayuti menilai perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anggota perlu menjadi salah satu landasan dalam membangun organisasi.
Lima program tersebut kini menjadi bagian dari tawaran Sayuti dalam kontestasi Konferprov XIII PWI Aceh. Pelaksanaannya, apabila terpilih, akan menjadi pekerjaan kepengurusan periode 2026–2031 dengan tetap memperhatikan mekanisme organisasi dan kemampuan dukungan anggaran.
