BANDA ACEH, GENTAPOST.COM – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, telah dilakukan secara maksimal bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal dalam konferensi pers yang digelar Pemko Banda Aceh di halaman kantor BKPSDM, Jumat (13/11/2026). Ia menyampaikan bahwa seluruh tahapan penyidikan telah dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan Qanun Jinayat di wilayah Kota Banda Aceh.
Ia menjelaskan, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi. Hal tersebut karena perilaku yang menjadi pokok perkara belum diatur secara konkret dalam ketentuan qanun tersebut.
Konten Terkait
“Sejak awal, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Jinayat. Kami telah melakukan berbagai upaya bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan yang objektif dan profesional,” ucap Rizal dalam konferensi pers.
Ia menegaskan, upaya penegakan syariat Islam tetap dilaksanakan tanpa membedakan status maupun kedudukan pihak yang terlibat. Peristiwa yang terjadi pada 12 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari proses penanganan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dikatakannya, pengaturan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Jinayat perlu dikaji lebih lanjut, terutama untuk melihat apakah ketentuan yang ada telah memadai dalam menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Kami tidak ingin ke depan muncul persoalan serupa yang penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap adanya kajian lebih lanjut terhadap rumusan pengaturan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat bersama Pemerintah Aceh, DPRA, para ahli hukum, dan pihak terkait untuk mengkaji lebih lanjut pengaturan terkait jenis-jenis perilaku dalam hubungan sesama jenis.
Pemko Banda Aceh juga mengajak masyarakat untuk menyikapi persoalan tersebut secara bijak, menghormati proses hukum yang telah berjalan, serta menjaga privasi keluarga pihak yang terlibat. Masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi. (Zie
