Lhokseumawe — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Lhokseumawe akan menggelar Konferensi ke II guna memilih Ketua PWI untuk periode kepengurusan berikutnya.
Konferensi organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada 3 Februari 2026, bertempat di Aula Sekretariat PWI Kota Lhokseumawe.
Ketua PWI Lhokseumawe, Sayuti Achmad, menyebut konferensi ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting untuk menjaga keberlangsungan PWI, memperkuat regenerasi, serta merumuskan arah masa depan pers yang profesional dan bermartabat di daerah.
Konten Terkait
Menurut Sayuti, PWI Lhokseumawe saat ini memiliki sekitar 38 anggota, terdiri dari anggota muda dan anggota biasa. Dari jumlah tersebut, enam orang telah memenuhi syarat administratif dan kompetensi untuk mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Lhokseumawe.
Enam nama tersebut yakni Sugito Tasan, Sayuti Achmad, Fachrizal Salim, Haiqal Alfikri, Iskandar, dan Jamaluddin. Lima di antaranya telah mengantongi Sertifikasi Madya Dewan Pers, sementara satu orang telah memiliki Sertifikasi Utama, yang menjadi indikator penting profesionalisme wartawan.
“Ini menunjukkan bahwa PWI Lhokseumawe memiliki kader-kader yang matang secara kompetensi dan siap memimpin,” ujar Sayuti, wartawan yang telah mengantongi sertifikasi Utama itu.
Lebih lanjut, Sayuti menegaskan bahwa PWI adalah rumah besar bagi wartawan, bukan organisasi yang bersifat elitis apalagi diwariskan. Keberlangsungan PWI, kata dia, sangat ditentukan oleh komitmen kolektif anggotanya dalam menjaga marwah organisasi.
“PWI harus tetap berdiri sebagai penjaga etika, kualitas, dan independensi pers. Organisasi ini hanya akan kuat jika dijaga bersama, bukan dikuasai oleh segelintir orang,” tegasnya.
Ia berharap, kepemimpinan PWI ke depan mampu memperkuat fungsi organisasi sebagai wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan profesi wartawan, khususnya di tengah tantangan era digital dan banjir informasi.
Sayuti juga menyoroti fenomena menjamurnya wartawan baru yang belum sepenuhnya memahami kaidah jurnalistik.
Ia mengakui, selama ini pihaknya menerima berbagai masukan, termasuk dari pemerintah, terkait keberadaan oknum-oknum yang menjalankan aktivitas jurnalistik tanpa bekal kompetensi yang memadai.
“Banyak yang masih dalam tahap pembinaan dan pembentukan karakter jurnalistik. PWI hadir untuk membina, tetapi kami juga akan menilai mereka layak atau tidak bergabung di PWI,” ujarnya.
Menurutnya, ke depan PWI harus menjadi filter utama dalam menjaga kualitas wartawan, agar profesi jurnalistik tidak kehilangan kepercayaan publik.
Proses seleksi keanggotaan, sertifikasi, serta pembinaan berkelanjutan dinilai menjadi kunci masa depan PWI. Sehingga PWI Lhokseumawe telah berhasil membuat tiga kali kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Terkait hubungan dengan pemerintah, Sayuti menegaskan bahwa PWI berkomitmen menjaga relasi yang profesional, setara, dan konstruktif, tanpa mengorbankan independensi pers.
“PWI bukan alat kekuasaan, tetapi juga bukan musuh pemerintah. Hubungan yang dibangun adalah kemitraan yang sehat, kritis, objektif, dan berimbang,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melihat PWI sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik yang akurat dan mencerahkan, sekaligus sebagai pengawas sosial yang menjalankan fungsi kontrol secara bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi II PWI Kota Lhokseumawe, Iskandar, ST, menyampaikan bahwa SK Panitia Pelaksana telah ditetapkan oleh Pengurus PWI Provinsi Aceh. Dengan demikian, panitia resmi membuka pendaftaran Calon Ketua PWI Kota Lhokseumawe.
“Pendaftaran dan penerimaan berkas dibuka mulai 28 hingga 31 Januari 2026, pada jam kerja,” ujar Iskandar.
Ia menambahkan, panitia saat ini tengah melakukan pematangan persiapan untuk memastikan Konferensi II berjalan lancar, demokratis, dan sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.
Iskandar juga mengharapkan, konferensi II PWI Kota Lhokseumawe dapat melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, serta mampu membawa PWI tetap relevan dan berwibawa dalam menghadapi dinamika pers dan demokrasi ke depan. ***
