Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Negara. Isu gelombang demonstrasi hingga sikap anggota DPR yang dinilai mencederai hati rakyat menjadi topik utama pembahasan. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Minggu (31/8/2025), dihadiri para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di Senayan.
Berikut daftar pimpinan partai yang hadir di Istana:
1. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri
Konten Terkait
2. Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani
3. Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
4. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
5. Ketum PAN Zulkifli Hasan
6. Ketum NasDem Surya Paloh
7. Ketum PKB Muhaimin Iskandar
8. Sekjen PKS M Kholid.
Selain itu, hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
1. Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan Anggota DPR
Prabowo mengungkapkan, dirinya menerima laporan dari para ketua umum partai politik terkait gejolak di masyarakat. Beberapa partai bahkan sudah memberi sanksi kepada anggota DPR mereka yang dianggap menyakiti hati rakyat.
“Dalam rangka menyikapi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan bahwa ketum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang membuat pernyataan keliru,” ujar Prabowo.
Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
2. Jamin Pemerintah Dengar Aspirasi Murni Rakyat
Prabowo menegaskan, pemerintah akan mendengar aspirasi masyarakat. Negara, kata dia, menghormati kebebasan menyampaikan pendapat.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap aspirasi murni masyarakat,” tegasnya.
Prabowo juga memastikan aparat yang bersalah saat aksi telah diproses secara hukum oleh Polri dengan cara terbuka dan transparan.
3. Minta Panglima TNI-Kapolri Bertindak Tegas ke Perusuh
Prabowo mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus dijaga. Namun, jika demonstrasi berubah menjadi anarkis, pemerintah wajib hadir menegakkan hukum.
“Aspirasi boleh disampaikan, tapi jika berubah menjadi penjarahan, pembakaran fasilitas umum, hingga menelan korban jiwa, itu pelanggaran hukum,” tegasnya.
Ia memerintahkan aparat TNI dan Polri menindak tegas pelaku perusakan, penjarahan, dan kerusuhan demi melindungi rakyat.
4. Perusak Fasilitas Umum Sama dengan Penghambur Uang Rakyat
Prabowo kembali menekankan bahwa kerusakan fasilitas umum sama saja dengan menghamburkan uang rakyat.
“Sampaikan aspirasi dengan damai, tanpa merusak, tanpa penjarahan. Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat,” katanya.
5. Anggota DPR yang Bikin Pernyataan Keliru Dicopot
Prabowo menegaskan langkah tegas sudah diambil: anggota DPR yang membuat pernyataan keliru langsung dicopot.
“Para ketua umum partai sudah mengambil sikap tegas, mencabut anggota DPR dari keanggotaan,” ujarnya.
6. Singgung Ada Gejala Makar dan Terorisme
Prabowo mengingatkan bahwa situasi ricuh sudah menunjukkan gejala makar dan terorisme. Ia memerintahkan Polri-TNI bertindak keras.
“Ada gejala makar dan terorisme. Untuk itu, aparat saya perintahkan mengambil tindakan setegas-tegasnya,” tandasnya.
7. Minta Pimpinan DPR Undang Mahasiswa
Prabowo meminta pintu DPR dibuka bagi kelompok masyarakat dan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Pimpinan DPR harus mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog langsung,” tegasnya.
8. Ajak Masyarakat Tak Lakukan Penjarahan
Prabowo menegaskan kembali bahwa penyampaian aspirasi boleh dilakukan, namun penjarahan dan kerusakan tidak bisa ditoleransi.
“Aspirasi murni harus dihormati, tapi tindakan anarkis jelas pelanggaran hukum,” tegasnya.
