Aceh Utara | Ketua KPA Wilayah Samudera Pase, Saiful Bahri atau yang akrab disapa Pon Yaya, menilai berbagai kritik yang belakangan diarahkan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, harus disikapi secara objektif dan proporsional.
Menurut Pon Yaya, di tengah derasnya opini dan serangan politik di media sosial, masyarakat jangan sampai melupakan berbagai langkah strategis yang telah diperjuangkan Mualem demi kepentingan rakyat Aceh selama memimpin pemerintahan.
“Dalam beberapa hari terakhir, kita melihat banyak narasi yang cenderung mendiskreditkan Mualem. Padahal, beliau sedang bekerja keras memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional,” ujar Saiful Bahri, Kamis (14/5/2026).
Konten Terkait
Ia menjelaskan, salah satu capaian penting yang patut diapresiasi adalah keberhasilan perjuangan Pemerintah Aceh terkait perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Dana Otsus sendiri merupakan amanah perdamaian Aceh pasca Perjanjian Helsinki antara GAM dan Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005.
Skema Dana Otsus Aceh sebelumnya diberikan sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk periode 2008–2022, kemudian turun menjadi 1 persen pada 2023–2027.
“Sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030, salah satu tugas berat Mualem adalah memperjuangkan perpanjangan Dana Otsus Aceh. Alhamdulillah, perjuangan itu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk diperpanjang kembali sebesar 2 persen selama 20 tahun ke depan,” katanya.
Selain itu, Pon Yaya juga menilai Mualem berada di garis terdepan dalam memperjuangkan empat pulau Aceh yang sempat berpindah administrasi ke wilayah Sumatra Utara.
“Beliau hadir langsung memperjuangkan hak Aceh, dan alhamdulillah persoalan tersebut berhasil diselesaikan demi kepentingan masyarakat Aceh,” lanjutnya.
Terkait polemik anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Pon Yaya meminta publik memahami kondisi fiskal Aceh saat ini yang menurutnya sedang mengalami keterbatasan.
Menurutnya, Gubernur Aceh telah menjelaskan bahwa pemerintah saat ini hanya melakukan pembaruan dan perbaikan data guna meningkatkan akurasi serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Gubernur mengatakan bahwa pemerintah saat ini hanya melakukan pembaruan dan perbaikan data guna meningkatkan akurasi dan kualitas layanan,” ujar Pon Yaya.
Ia juga mengutip penegasan Mualem terkait anggaran JKA.
“‘Saya menegaskan bahwa anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bukan dipotong, melainkan sedang kami evaluasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan berkeadilan,’ kata Mualem,” lanjutnya.
Pon Yaya menambahkan, Gubernur Aceh juga telah menjelaskan kondisi fiskal Aceh saat ini yang hanya berada di kisaran Rp11 triliun sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap berbagai program secara bijak dan terukur.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan upaya-upaya yang dapat memperkeruh suasana politik Aceh, serta memberi ruang kepada Mualem untuk bekerja dan menuntaskan berbagai agenda pembangunan.
“Maafkan Mualem bila belum mampu memuaskan semua pihak. Namun kita harus melihat bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan Aceh dan rakyatnya,” tutup Pon Yaya.
