Banda Aceh – Pemerintah Aceh memastikan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian RI untuk pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi mencapai Rp2,5 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai mekanisme, baik dalam bentuk anggaran maupun program yang langsung menyasar petani dan daerah terdampak.
Konferensi pers yang berlangsung di Banda Aceh, Jumat (7/8). Ia didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi. Penjelasan tersebut diberikan untuk meluruskan informasi mengenai hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta.
M. Nasir mengungkapkan, dari total bantuan yang disiapkan pemerintah pusat, sebesar Rp515 miliar tercatat pada Satuan Kerja (Satker) Daerah. Angka tersebut terdiri atas alokasi Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Aceh dan Rp505,3 miliar bagi pemerintah kabupaten/kota. Hingga 6 Agustus 2026, penyerapan anggaran pada Satker Daerah telah mencapai lebih dari separuh atau sekitar 50,3 persen.
Konten Terkait
Ia menegaskan, dana yang masuk dalam Satker Daerah bukan merupakan anggaran yang tersimpan di kas Pemerintah Aceh maupun kas pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh sebagai bagian dari mekanisme keuangan pemerintah pusat.
Sementara itu, porsi terbesar bantuan, sekitar Rp2 triliun, berada di bawah pengelolaan Satker Pusat dan balai-balai teknis Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut difokuskan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, penyediaan benih tanaman pangan, serta bibit komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, dan karet.
Menurut M. Nasir, bantuan tersebut tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada pemerintah daerah, melainkan diwujudkan melalui berbagai program dan pengadaan barang yang nantinya diterima langsung oleh penerima manfaat sesuai kebutuhan di lapangan.
Saat ini, implementasi program masih memasuki tahapan administrasi berupa penyusunan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), proses verifikasi, hingga pembibitan. Di sisi lain, sebagian bantuan berupa alat dan mesin pertanian sudah mulai diserahkan kepada sejumlah pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pemulihan aktivitas pertanian di wilayah terdampak.
