JAKARTA – Kesabaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap lambannya respons pemerintah pusat akhirnya habis. Bupati Ismail A. Jalil yang karib disapa Ayahwa mendatangi markas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta dengan membawa pesan tegas: stop menunda pencairan dana bantuan banjir.
Di depan meja birokrat pusat, Ayahwa melontarkan sindiran halus namun tajam. Ia menekankan bahwa seluruh proses administratif, mulai dari pendataan hingga klasifikasi kerusakan rumah warga, telah tuntas di level daerah. “Data sudah kami rampungkan, verifikasi sudah selesai. Sekarang, jangan lagi ada alasan untuk menunda,” ujar Ayahwa, Selasa (2/7/2026).
Bagi Ayahwa, birokrasi yang berbelit di tingkat pusat adalah musuh nyata bagi pemulihan Aceh Utara. Ia menilai keterlambatan penyaluran dana stimulan untuk rumah rusak ringan hingga berat bukan sekadar masalah administrasi, melainkan persoalan nasib ribuan warga yang hidupnya tercerai-berai akibat banjir.
Konten Terkait
Dalam pertemuan itu, Ayahwa tak hanya datang untuk mengemis. Ia menuntut kepastian pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Ia tahu betul, semakin lama bantuan tertahan di Jakarta, semakin lama pula warganya bertahan dalam kemelaratan di hunian sementara yang tak layak.
Tak berhenti di situ, Ayahwa juga membongkar celah kerentanan penanganan bencana di wilayahnya dengan meminta bantuan kendaraan operasional. Ia secara terbuka mengakui bahwa tanpa dukungan armada yang memadai, timnya akan terus gagap menghadapi bencana yang datang silih berganti.
Kunjungan ini menjadi potret ketegangan hubungan antara daerah dan pusat dalam urusan penanggulangan bencana. Ayahwa seolah mengirim sinyal: ia tak sudi daerahnya terus menjadi korban “lempar bola” birokrasi, sementara rakyat di lapangan terus menanti janji pemerintah yang tak kunjung terealisasi.
Kini, bola panas ada di tangan BNPB. Apakah mereka akan terus bersembunyi di balik prosedur yang kaku, atau segera bertindak sebelum amarah warga Aceh Utara benar-benar meledak?
