Aceh Utara – Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil, mengadakan rapat perdana dengan para asisten, kepala dinas, dan kabag untuk membahas berbagai isu penting terkait pelayanan publik di wilayah Aceh Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, dan dalam kesempatan itu, Bupati Ismail menyampaikan beberapa instruksi penting yang harus dijalankan oleh para kepala dinas dalam waktu 100 hari kerja ke depan.
Salah satu poin utama yang disampaikan oleh Bupati Ismail adalah mengenai tugas para guru. Bupati meminta agar para guru tidak ditempatkan jauh dari tempat tinggal mereka, karena hal tersebut dapat menyulitkan mereka dalam menjalankan tugas dan berdampak pada kualitas pengajaran. “Kita harus membantu guru dalam menjalankan tugasnya dengan memastikan mereka tidak dipindahkan ke lokasi yang jauh dari rumah mereka, sehingga mereka bisa mengajar dengan maksimal,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang baik dan mudah diakses. Ia meminta agar rumah sakit seperti Cut Mutia memberikan pelayanan yang lebih baik, dengan senyum dan sapa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat. “Pelayanan kesehatan harus ramah dan mudah diakses oleh masyarakat,” tambah Bupati.
Dalam sektor pertanian, Bupati mengusulkan agar dibuat skema pola tanam yang memungkinkan Aceh Utara bisa memiliki panen setiap bulan. “Kita bisa menggilir kecamatan yang sedang tanam dan yang sedang panen, sehingga di Aceh Utara setiap bulan ada panen yang bisa dinikmati oleh masyarakat,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan Dinas Syariat Islam untuk terus meningkatkan prestasi, khususnya dalam ajang MTQ. “Kita harus mampu meraih juara pada MTQ mendatang,” katanya.
Untuk BPKAD, Bupati menegaskan pentingnya fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan galian C yang lebih baik. “Galian C harus dibuat pos dan pembayaran dilakukan di tempat meskipun tidak banyak,” ungkapnya. Selain itu, pengadaan sepeda motor untuk Tgk. Imam Gampong yang sudah lama tertunda juga menjadi perhatian utama.
Sektor PUPR pun menjadi perhatian khusus Bupati, yang meminta agar seluruh peralatan kerja dan alat berat untuk rehab jalan di kecamatan dan gampong siap dalam 100 hari kerja. “Kita harus mampu membantu masyarakat pedalaman,” tegasnya.
Dinas PRKP, Bupati mengusulkan agar dibuat master plan terkait jumlah rumah miskin di gampong-gampong. “Jika rumah baru dibangun, rumah lama harus dibongkar. Data harus terkunci untuk mencegah jual beli rumah dhuafa, dan kategori miskin harus jelas untuk mempermudah bantuan,” katanya, mengharapkan kolaborasi yang baik antara Dinas Sosial, Baitulmal, dan PRKP.
Bupati juga menyarankan agar BPBD merubah skema antisipasi dan penanganan bencana kebakaran dengan menambah jumlah pos pemadam kebakaran. “Saat ini hanya ada tiga pos, tapi ke depan kita harus memiliki 11 titik pos standby Unit Damkar di berbagai wilayah untuk mempercepat penanganan kebakaran,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa seluruh instruksi ini harus dijalankan dengan baik dalam 100 hari kerja pertama, agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Aceh Utara.
