Banda Aceh | Bupati Aceh Utara H Ismail A Jalil SE MM atau yang akrab disapa Ayahwa mendorong penguatan dukungan kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Utara. Hal itu disampaikannya dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri pimpinan DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Sjamsurijal. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Selain itu, jajaran direktur utama BUMN dan perwakilan kementerian/lembaga terkait penanganan banjir di Sumatera, khususnya Aceh, juga turut mengikuti rapat tersebut.
Konten Terkait
Dalam paparannya, Ayahwa menegaskan pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah penanganan darurat sesuai kewenangan yang dimiliki. Namun, percepatan pemulihan di lapangan memerlukan dukungan kebijakan serta sumber daya dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah sudah bergerak cepat, tetapi percepatan pemulihan membutuhkan dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah pusat,” kata Ismail.
Ia juga menyampaikan tujuh kebutuhan mendesak pengungsi yang menjadi prioritas penanganan. Kebutuhan tersebut meliputi pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi yang masih terganggu di sejumlah wilayah terdampak, serta ketersediaan gas LPG untuk mendukung aktivitas rumah tangga para pengungsi.
Selain itu, bantuan logistik dan obat-obatan dibutuhkan secara berkelanjutan guna menjaga ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah juga mengusulkan penyediaan tenda darurat sebagai hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
Untuk wilayah yang masih terisolasi, Pemkab Aceh Utara meminta dukungan penyediaan perahu atau boat guna memperlancar distribusi logistik, khususnya ke Desa Seureh Raja dan Dusun Sileumak. Penyediaan air bersih juga menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat terdampak.
Adapun kebutuhan terakhir yang disampaikan adalah penurunan alat berat dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembersihan material bencana, pemulihan infrastruktur, serta pembukaan kembali akses transportasi yang terputus.
Melalui forum tersebut, Bupati Aceh Utara berharap adanya kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani pemulihan pascabencana. Ia menilai, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar berbagai program pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurut Ayahwa, jika kebijakan dan bantuan dari pusat berjalan seiring dengan kebutuhan di daerah, maka proses pemulihan tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Dengan dukungan anggaran, fasilitas, dan kebijakan yang jelas, masyarakat terdampak di Aceh Utara diharapkan bisa segera kembali menjalani aktivitas normal dan bangkit secara berkelanjutan. [ADV]
