ACEH UTARA, GENTAPOST.COM – Badan Legislasi (Baleg) DPRK Aceh Utara mulai mematangkan agenda pembentukan Rancangan Qanun (Raqan) untuk Tahun 2027. Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah penataan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar sesuai dengan regulasi terbaru.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Baleg DPRK Aceh Utara di Ruang Badan Legislasi Sekretariat DPRK, Selasa (3/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Rapat dipimpin Ketua Baleg DPRK Aceh Utara, Mawardi M., S.E., dan dihadiri sejumlah anggota Baleg, Sekretaris DPRK Aceh Utara Drs. Saiful Basri, M.A.P., serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Turut hadir Kabag Organisasi Setdakab Aceh Utara bersama Analis Kelembagaan, Kabag Hukum Setdakab, Sekretaris BPBD Aceh Utara, serta sejumlah pejabat teknis terkait.
Dalam pertemuan itu, Baleg bersama jajaran pemerintah daerah membahas sejumlah usulan judul Rancangan Qanun yang akan masuk dalam agenda legislasi 2027. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan regulasi, urgensi pembentukan, serta kesesuaian materi qanun dengan aturan yang lebih tinggi.
Salah satu materi yang dibahas adalah Rancangan Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
Regulasi tersebut berkaitan dengan penataan organisasi perangkat daerah, termasuk pembagian tugas, kewenangan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Perhatian khusus diberikan terhadap penyesuaian tipologi BPBD Aceh Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.
Penyesuaian kelembagaan ini dinilai perlu dikaji secara menyeluruh agar struktur organisasi BPBD sesuai ketentuan sekaligus mampu menjawab kebutuhan penanggulangan bencana di daerah.
Apalagi, Aceh Utara merupakan salah satu wilayah yang menghadapi risiko bencana hidrometeorologi. Karena itu, penguatan kelembagaan BPBD menjadi bagian penting dalam mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Baleg juga mencermati kesiapan perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap usulan regulasi. Masukan dari instansi teknis diperlukan agar qanun yang disusun memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara efektif.
Dari hasil rapat, sejumlah judul Raqan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2027 telah disepakati. Sementara beberapa usulan lainnya masih membutuhkan pembahasan lanjutan sebelum ditetapkan dalam agenda legislasi daerah.
Ketua Baleg DPRK Aceh Utara, Mawardi M., S.E., memimpin pembahasan bersama unsur terkait sebagai bagian dari proses pematangan program pembentukan qanun tahun mendatang.
Melalui tahapan tersebut, Baleg DPRK Aceh Utara melanjutkan penyusunan agenda legislasi 2027 dengan memperhatikan kebutuhan hukum daerah, penataan kelembagaan pemerintahan, serta kepentingan pelayanan publik.









