Banda Aceh | Bupati Aceh Utara H Ismail A Jalil, SE, MM, atau yang akrab disapa Ayahwa berharap Pemerintah Pusat untuk segera memulihkan 18.000 hektar lahan sawah yang mengalami kerusakan akibat banjir besar November 2025. Hal ini sangat urgen untuk menjaga ketahanan pangan daerah yang kini terancam lumpuh.
Hal itu disampaikan Bupati Ayahwa dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pascabencana di Provinsi Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis, 26 Maret 2026.
Bupati Ayahwa dalam kesempatan itu juga memaparkan sejumlah poin penting lainnya menyangkut kepentingan masyarakat yang sifatnya mendesak, seperti jembatan, bendungan hingga jalan dan lainnya agar diperbaiki secepat mungkin.
Konten Terkait
“Supaya masyarakat kami dapat kembali turun ke sawah seperti sediakala. Kemudian kami butuh jembatan, kami butuh 27 unit. Selain itu, 10.000 lahan tambak masyarakat dan 500 unit boat masyarakat yang kehilangan, mohon kiranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar memberi perhatian,” harap Ayahwa.
Pada momen tersebut, Bupati Ayahwa juga menyampaikan persoalan menyangkut jalan dan irigasi serta dua bendungan yang ikut jebol akibat bencana banjir. Semua yang dipaparkan diharapkan sesegera mungkin mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat maupun daerah.
“Di Aceh Utara yang terdampak sebanyak 696 desa. Tetapi kalau kita lihat TKD di tabel ini, yang terdapat bukan yang terdampak. (Justru) yang tidak terdampak yang dapat. Jadi untuk apa kami diundang, mungkin untuk dapat ya,” ujar Bupati Ayahwa sambil disambut tepuk tangan dalam forum tersebut didampingi Pj. Sekda Jamaluddin.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Inspektur Aceh, jajaran pemerintah daerah dari sembilan kabupaten/kota terdampak, serta SKPA terkait yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan TKD pascabencana.
