BANDA ACEH — DPP Aneuk Muda Mualem (AMM) menyampaikan kekecewaan mendalam atas meninggalnya taruna Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh, Muhammad Rasya Fadilla. AMM mendesak Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktur Poltekpel Malahayati beserta jajaran yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan keselamatan taruna.
Ketua DPP AMM, Novtrianda Alinur, mengatakan desakan tersebut tidak terlepas dari perhatian AMM terhadap keberadaan Poltekpel Malahayati sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi yang diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia profesional bagi Aceh dan Indonesia.
Menurut Novtrianda, AMM sebelumnya telah melakukan audiensi dengan pihak Poltekpel Malahayati. Salah satu hal yang menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut adalah dukungan terhadap putra-putri Aceh agar dapat memperoleh kesempatan pendidikan di kampus tersebut, termasuk melalui program beasiswa Aceh Carong dari Pemerintah Aceh.
Konten Terkait
“Dalam audiensi itu, kami membicarakan bagaimana semakin banyak putra-putri Aceh bisa mendapatkan kesempatan belajar di Poltekpel Malahayati. Pemerintah Aceh juga telah memberikan dukungan melalui program Aceh Carong. Ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Pemerintah Aceh memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap kampus ini,” ujar Novtrianda.
Ia mengatakan, dalam audiensi tersebut pihak Poltekpel Malahayati juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Aceh dapat terus memberikan dukungan terhadap keberadaan dan pengembangan kampus.
“Kami menyampaikan bahwa apa pun yang terbaik untuk Poltekpel tentu akan kami upayakan untuk disampaikan, dengan dukungan berbagai pihak lainnya. Karena sejak awal kami melihat Poltekpel sebagai bagian dari harapan Aceh untuk mencetak generasi muda yang profesional,” katanya.
Namun, kata Novtrianda, harapan tersebut kini berhadapan dengan kabar yang sangat memprihatinkan terkait meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla.
“Kami tentu terkejut dan sangat kecewa mendengar kabar ini. Ketika sebuah institusi mendapat dukungan dan kepercayaan yang besar, maka tanggung jawab terhadap keselamatan dan pembinaan peserta didik juga harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai kepercayaan itu justru tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang memadai,” tegasnya.
Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla. Karena itu, AMM tidak ingin mendahului proses hukum maupun menyimpulkan penyebab kematian korban.
Namun, menurut Novtrianda, proses hukum dan evaluasi kelembagaan merupakan dua hal yang berbeda dan dapat berjalan secara bersamaan.
“Biarkan kepolisian bekerja untuk mengungkap penyebab kematian dan rangkaian peristiwa yang terjadi. Tetapi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, tidak harus menunggu proses hukum selesai untuk mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan di Poltekpel Malahayati,” ujarnya.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap taruna selama ini berjalan, khususnya dalam kegiatan orientasi, kehidupan asrama, pembinaan senior-junior, pelayanan kesehatan, serta mekanisme pelaporan apabila terdapat dugaan kekerasan.
“Pertanyaannya sederhana: bagaimana sistem pengawasan berjalan? Siapa yang bertanggung jawab ketika ada persoalan terhadap taruna? Apakah setiap laporan ditindaklanjuti? Apakah ada mekanisme pengawasan yang benar-benar mampu mencegah kekerasan? Semua ini harus dijawab secara terbuka,” kata Novtrianda.
Menurutnya, apabila nantinya ditemukan adanya kelemahan dalam sistem pembinaan maupun pengawasan, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan individu semata.
“Kita tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi sebuah institusi memiliki struktur kepemimpinan dan sistem pengawasan. Jika ditemukan ada kelemahan dalam sistem tersebut, tentu harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban sesuai kewenangan,” tegasnya.
AMM juga mendapatkan informasi mengenai dugaan kekerasan terhadap taruna bukan pertama kali terjadi. Informasi tersebut, menurut AMM, harus diverifikasi dan ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang, termasuk apakah sebelumnya pernah terdapat laporan atau keluhan yang masuk kepada pihak kampus.
“Kalau benar ada dugaan kekerasan sebelumnya, maka ini menjadi pertanyaan serius. Apakah pernah dilaporkan? Kalau pernah, bagaimana tindak lanjutnya? Jangan sampai sebuah persoalan baru mendapat perhatian setelah terjadi peristiwa yang sangat serius,” ujarnya.
Novtrianda menegaskan, AMM tidak bermaksud menyimpulkan bahwa meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla disebabkan oleh kekerasan sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi. Namun, dugaan dan informasi yang berkembang tetap harus diperiksa secara objektif.
“Jangan kita campuradukkan antara dugaan dengan fakta hukum. Kami menghormati proses penyelidikan. Tetapi semua informasi yang relevan harus dibuka dan diperiksa agar masyarakat mendapatkan jawaban yang terang,” katanya.
Menurutnya, keberadaan Poltekpel Malahayati juga menyangkut kepercayaan masyarakat Aceh. Terlebih, terdapat putra-putri Aceh yang menempuh pendidikan di sana dengan dukungan beasiswa pemerintah.
“Pemerintah Aceh sudah menunjukkan dukungan nyata. Anak-anak Aceh diberi kesempatan untuk bersekolah di sana, bahkan ada yang mendapatkan beasiswa. Maka wajar apabila masyarakat Aceh juga menuntut adanya jaminan bahwa mereka belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, bermartabat dan terawasi dengan baik,” ujar Novtrianda.
Karena itu, AMM mendesak Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) dan Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Poltekpel Malahayati, termasuk terhadap kepemimpinan, sistem pembinaan, pengawasan taruna, mekanisme pengaduan, kegiatan orientasi, kehidupan asrama, hingga pelayanan kesehatan.
AMM juga meminta DPR RI dan DPD RI, khususnya wakil Aceh, menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan kepada Kementerian Perhubungan mengenai sistem pembinaan dan pengawasan yang diterapkan di Poltekpel Malahayati.
“Kami ingin Poltekpel Malahayati benar-benar menjadi kebanggaan Aceh dan tempat yang aman untuk mencetak generasi profesional. Karena itu, jangan hanya melihat persoalan ini sebagai kasus individual. Kalau memang ada kelemahan sistem, harus dibenahi. Kalau ada kelalaian dalam pengawasan, harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Novtrianda menambahkan, AMM akan terus mengawal persoalan tersebut agar proses hukum berjalan transparan dan evaluasi kelembagaan tidak berhenti setelah perhatian publik mereda.
“Atas nama DPP AMM, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Muhammad Rasya Fadilla. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dan keikhlasan,” tutup Novtrianda.
