JAKARTA | Alasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melarang seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengganti direksi terungkap dalam surat edaran.
Danantara melarang BUMN, anak perusahaan (AP) hingga cucu perusahaan (CP), melakukan pergantian direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
Larangan juga alasannya tertuang dalam Surat Edaran Danantara Nomor S-049/DI-BP/VI/2025, yang diteken Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani pada 23 Juni 2025.
Konten Terkait
Dalam edaran itu, alasan pelarangan karena saat ini tengah dilaksanakannya inbreng saham BUMN ke dalam Holding Operasional (HO) Danantara. HO ini adalah PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM.
“Seluruh BUMN, AP, dan CP tidak diperkenankan melakukan agenda Perubahan Pengurus dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan sampai adanya
evaluasi secara menyeluruh oleh BPI Danantara atau DAM,” isi edaran itu.
Inbreng saham ke Danantara atau DAM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025, yang terbit pada 21 Maret 2025. DAM merupakan pemilik saham Seri B dan Seri C BUMN.
Setidaknya, ada 52 perusahaan BUMN yang dilarang melaksanakan pergantian direksi, mulai dari PT Adhi Karya, PT Agrinas, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, hingga PT Semen Indonesia sampai PT Waskita Karya.
Dalam surat tersebut, seluruh BUMN, anak dan cucu perusahaan yang belum melakukan RUPST tetap diperbolehkan untuk melaksanakannya hingga paling lambat pada 30 Juni 2025. Namun, RUPST itu tidak boleh melakukan pergantian direksi.
