ACEH UTARA | Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil, SE., MM, yang akrab disapa Ayahwa, memaparkan secara langsung penanganan dampak pascabencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara. Paparan tersebut disampaikan pada Rabu, 24 Desember 2025, pukul 14.00 WIB, bertempat di Operation Room (Op Room) Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Lhoksukon, dan dihadiri para jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring serta Tiktoker Asal Aceh Utara Geuchik Mansur.
Sebelum paparan Bupati, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh Utara, Halidi, S.Sos., MM, terlebih dahulu menyampaikan data sementara terkait korban dan dampak bencana banjir bandang serta longsor berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara melalui Pusat Informasi Posko Bencana Banjir.
Berdasarkan rekapitulasi laporan sementara per 24 Desember 2025 pukul 02.00 WIB, jumlah warga terdampak banjir mencapai 124.536 kepala keluarga atau 433.087 jiwa. Sementara itu, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 19.046 kepala keluarga atau 67.872 jiwa.
Konten Terkait
Korban jiwa akibat bencana tersebut tercatat sebanyak 203 orang meninggal dunia, enam orang dinyatakan hilang, dan 2.127 orang mengalami luka-luka.Pada sektor pendidikan, sebanyak 383 sekolah terdampak. Selain itu, tercatat 72.331 rumah terendam, 3.474 rumah hilang, 6.234 rumah rusak berat, 7.972 rumah rusak sedang, dan 20.886 rumah rusak ringan. Sejumlah fasilitas umum juga turut mengalami kerusakan.
Dalam paparannya, Bupati Ayahwa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah memperpanjang status tanggap darurat untuk ketiga kalinya pascabencana banjir dan longsor selama enam hari ke depan.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan bendungan, lahan pertanian, dan tambak berpotensi menimbulkan krisis pangan apabila tidak segera ditangani. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi Bendungan Krueng Pasee yang telah mengalami kerusakan selama beberapa tahun dan hingga kini belum kunjung selesai diperbaiki, serta semakin parah akibat banjir bandang dan longsor pada November lalu. Selain itu, sejumlah bendungan lain di Aceh Utara juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar terhadap nasib masyarakat.
Di hadapan para wartawan, Bupati Ayahwa tak kuasa menahan air mata saat memaparkan kondisi Aceh Utara setelah hampir 30 hari dilanda banjir. Ia menyebutkan bahwa tingkat kerusakan yang terjadi bahkan melebihi dampak tsunami kedua di Aceh. Hingga kini, masih banyak warga yang terpaksa tidur di bawah tenda-tenda darurat buatan sendiri di kawasan perbukitan, sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan.
Bupati juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera membentuk Badan khusus untuk menangani kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di pulau Sumatera dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.
Ia menambahkan bahwa penyaluran bantuan telah dilakukan melalui camat dan geuchik, bahkan dirinya turun langsung ke lapangan menyalurkan bantuan hingga pukul 03.00 WIB dini hari. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 untuk penanganan korban banjir dan longsor.
Meski hampir satu bulan pascabencana, dan berbagai tokoh nasional maupun daerah telah datang langsung ke Aceh Utara untuk meninjau kondisi wilayah terdampak, hingga saat ini pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Pedahal jelas pada saat mengunjungi Aceh Utara beberapa tokoh pusat mengatakan bencana ini melebihi tsunami yang terjadi 2004 lalu. Ia berharap kepada pihak pemerintah pusat untuk mempercepat hunian tetap.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Utara, Jamaluddin, menyampaikan bahwa peran insan pers sangat penting dalam menjaga transparansi serta menyampaikan informasi yang akurat kepada publik.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada media agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya terkait penanganan pascabencana,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media yang terus terjalin seiring dengan perpanjangan masa tanggap darurat banjir hingga 29 Desember 2025, termasuk penyesuaian kebijakan di sektor pendidikan.
