Kutacane | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2025 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tenggara, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya inovatif di lingkungan birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Pelaksana BPBD, Kaban Keuangan Aceh Tenggara, Kepala Disdukcapil, Kadis Koperasi UKM dan Transmigrasi, Kadis Pariwisata, Kadis Sosial, Kadis Perpustakaan, para camat, serta perwakilan OPD.
Konten Terkait
Mewakili Bupati Aceh Tenggara, Sekretaris Daerah Yusrizal, dalam sambutan nya mengatakan bahwa inovasi daerah merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan data terakhir, partisipasi perangkat daerah dalam melaporkan inovasi masih tergolong rendah.
“Inovasi tidak hanya soal proyek besar, tapi bagaimana kita merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien. Oleh karena itu, saya minta semua OPD segera menginventarisasi dan melaporkan inovasi yang sudah maupun sedang berjalan,” ujarnya.
Narasumber kegiatan, Nanda Yuniza, Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Aceh, mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu dalam mengusulkan inovasi, sekecil apa pun bentuknya. Menurutnya, pendekatan inovatif tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi, tetapi bisa berupa perubahan pola kerja, tata kelola, maupun penyederhanaan proses layanan publik.
“Sering kali, inovasi yang paling berdampak justru berasal dari hal-hal yang sederhana. Yang terpenting adalah ada unsur kebaruan, manfaat langsung bagi masyarakat, dan potensi untuk direplikasi,” jelas Nanda.
Ia menambahkan, Bappeda Aceh siap memfasilitasi koordinasi dan pembinaan lanjutan untuk memperkuat ekosistem inovasi di Kabupaten/Kota, termasuk pendampingan penyusunan dokumen inovasi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Bappeda Aceh Tenggara, Sahroel Desky, turut menyampaikan komitmen dalam mendorong ekosistem inovasi yang inklusif di seluruh sektor. Ia menegaskan bahwa Bappeda akan memperkuat kolaborasi lintas OPD serta menjalin kerja sama lebih luas untuk mendukung implementasi dan pelaporan inovasi daerah.
“Ke depan, kita akan bangun kerja sama dengan seluruh sektor agar inovasi tidak hanya berhenti di ide, tetapi bisa dikembangkan dan dilaporkan dengan baik,” ujar Sahroel.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bappeda Aceh yang telah menghadirkan narasumber dalam kegiatan ini, serta memberikan bimbingan teknis kepada para peserta.
“Kami berterima kasih kepada Bappeda Aceh yang telah mendukung kegiatan ini. Dengan kehadiran narasumber yang kompeten, kita jadi lebih paham bagaimana inovasi seharusnya dibangun dan dilaporkan,” tambahnya.
Sahroel menambahkan, secara faktual, inovasi di Aceh Tenggara cukup banyak dan beragam. Namun, menurutnya, tantangan terbesar selama ini adalah kurangnya dokumentasi dan pelaporan ke sistem Inovasi Daerah (IID).
“Padahal banyak inovasi yang sudah kita lakukan. Sayangnya belum semua dilaporkan ke IID, dan ini tentu memengaruhi penilaian pusat terhadap kinerja daerah,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan daerah dalam menghadapi penilaian IID oleh Kemendagri Republik Indonesia. Pemeringkatan ini digunakan sebagai salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah secara nasional.
Aceh Tenggara pada tahun sebelumnya tercatat belum masuk dalam kategori “inovatif” berdasarkan IID, sehingga pada tahun ini pemerintah daerah menargetkan peningkatan capaian dengan memperbanyak jumlah inovasi yang dilaporkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap agar budaya inovasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi tumbuh menjadi bagian dari nilai kerja ASN di semua jenjang.
Selain untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, inovasi daerah juga dinilai sebagai sarana untuk mendorong efisiensi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
