Aceh Timur — Wacana pengalihan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah dinilai perlu dikaji secara matang. Perubahan sistem jangan sampai justru mempersempit cakupan penerima manfaat dan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Perwakilan Yayasan SPPG Seuneubok Pidie, Kecamatan Madat Aceh Timur. Rusli, berharap keberadaan SPPG tetap dipertahankan dan diperkuat melalui evaluasi serta pembenahan tata kelola.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk meninggalkan sistem yang telah dibangun tanpa kajian menyeluruh.
Konten Terkait
“Kami mendukung SPPG dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada persoalan, itu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Jangan sampai karena ada kekurangan, sistem yang sudah dibangun justru ditinggalkan tanpa kajian yang matang,” ujar Rusli kepada media ini, Kamis (10/9/2026).
Ia menilai, jika MBG sepenuhnya dialihkan melalui kantin sekolah, cakupan penerima manfaat berpotensi menjadi lebih terbatas karena fokus pelayanan berada di lingkungan sekolah.
Padahal, penerima manfaat MBG tidak hanya siswa. Masih terdapat santri di pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok masyarakat lain yang menjadi sasaran program.
“Kalau semuanya dialihkan ke kantin sekolah, yang terlayani tentu lebih banyak siswa. Sementara di luar sekolah masih ada santri, ibu hamil, balita dan kelompok lainnya yang juga membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi,” katanya.
Selain cakupan penerima manfaat, Rusli mengingatkan adanya konsekuensi anggaran apabila sistem penyediaan makanan diubah. Pemerintah harus memastikan setiap titik penyediaan makanan memenuhi standar gizi, kebersihan dan keamanan pangan.
“Jika wacana pengalihan SPPG ke kantin sekolah dilakukan, tentu harus dihitung konsekuensi anggarannya. Termasuk kebutuhan pengawasan gizi di setiap dapur atau titik penyediaan makanan. Jangan sampai perubahan sistem justru menambah beban anggaran,” ujarnya.
Spring Bukan Sekadar Dapur MBG
Sementara itu, Azhary, pemerhati sosial dan ekonomi di Aceh Timur, mengatakan keberadaan SPPG memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar menyediakan makanan bagi penerima program.
Menurutnya, operasional SPPG juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat lokal karena membutuhkan pasokan beras, sayuran, telur, ikan, daging, buah-buahan dan berbagai bahan pangan lainnya. Rantai kebutuhan tersebut dapat membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi serta pelaku UMKM. Di sisi lain, SPPG juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor distribusi serta jasa pendukung.
“Program MBG menyangkut kepentingan masyarakat dan menggunakan anggaran negara. Karena itu, kualitas makanan, cakupan penerima manfaat dan akuntabilitas pengelolaan harus berjalan beriringan,” kata Azhary.
Ia menegaskan, pembenahan SPPG tidak boleh berhenti pada persoalan administratif. Evaluasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan, keamanan pangan, kandungan gizi, distribusi hingga pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
“Kalau ada masalah, cari akar persoalannya. Perbaiki mekanismenya, bukan buru-buru mengganti sistem. Jangan sampai evaluasi justru membuat cakupan MBG semakin sempit,” tegasnya.
Menurut Azhary, pemerintah perlu memastikan perubahan kebijakan benar-benar berdasarkan kajian, data dan evaluasi lapangan. Tujuannya bukan sekadar mengubah pola pelaksanaan, tetapi memastikan program MBG berjalan efektif, aman, transparan dan menjangkau seluruh kelompok yang menjadi sasaran.
“Yang harus diperkuat adalah sistemnya. Kalau ada masalah, perbaiki tata kelolanya dan pastikan manfaat MBG tidak hanya dirasakan siswa di sekolah, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya,” pungkasnya. (Alman)
