Banda Aceh – Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al Haytar, menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (10/03).
Kapolda Aceh tiba sekitar pukul 11.00 WIB dan disambut langsung oleh Wali Nanggroe di pintu masuk Meuligoe. Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe turut didampingi Staf Khususnya, Dr. Muhammad Raviq. Sementara Kapolda Aceh hadir bersama Wakapolda Aceh Brigjen Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh Kombes Djoko Susilo, Dirintelkam Polda Aceh Kombes Said Anna Fauza, serta Staf Ahli Kapolda Aceh Dr. Nurlis Effendi.
Pertemuan yang berlangsung di ruang sayap kiri Meuligoe Wali Nanggroe itu membahas berbagai perkembangan situasi di Aceh, terutama terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta penegakan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe menyoroti kondisi masyarakat yang terdampak banjir besar yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh beberapa waktu lalu. Ia juga menanyakan informasi terbaru mengenai warga yang dilaporkan masih berada di lokasi terisolasi akibat bencana tersebut.
Menanggapi hal itu, Kapolda Aceh menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan program pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir. Sementara menunggu proses pembangunan tersebut selesai, para korban saat ini ditempatkan di hunian sementara dan diberikan bantuan uang tunggu sekitar Rp600 ribu setiap bulan.
Kapolda juga menyampaikan bahwa jajaran kepolisian siap membantu proses evakuasi apabila masih terdapat warga yang belum dapat keluar dari kawasan terdampak banjir menuju tempat hunian sementara.
Selain membahas penanganan dampak banjir, Wali Nanggroe juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan munculnya persoalan sosial baru, termasuk potensi meningkatnya tindak kriminalitas akibat tekanan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat pascabencana.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Aceh menyatakan bahwa kepolisian terus melakukan pemantauan serta langkah-langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Menurutnya, pergerakan masyarakat terdampak banjir, baik yang tetap bertahan di kampung halaman maupun yang memilih merantau ke kota atau ke daerah lain, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga situasi Kamtibmas.
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan keprihatinannya terhadap informasi mengenai anak-anak perempuan asal Aceh yang diduga menjadi korban perdagangan orang di luar negeri, khususnya di Malaysia.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Aceh menegaskan bahwa persoalan perdagangan orang menjadi perhatian serius Polda Aceh. Ia juga mengimbau para orang tua agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi.
Kapolda menjelaskan bahwa sebagian besar pihak yang melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal tidak berdomisili di Aceh, melainkan beroperasi dari luar daerah. Meski demikian, Polda Aceh tetap meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah praktik perdagangan orang yang dapat merugikan masyarakat Aceh.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban serta menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara lembaga Wali Nanggroe dan Kepolisian dalam menjaga keamanan serta melindungi masyarakat Aceh.









