ACEH UTARA, GENTAPOST.COM – Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom., menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Pemahaman terhadap fatwa ulama dinilai menjadi salah satu pedoman penting dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Tarmizi saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam Tahun 2026 yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Utara, Landing, Lhoksukon, Selasa (17/11/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada MPU Aceh Utara yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi fatwa memiliki peran penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam sekaligus memberikan panduan dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan.
Ia menilai, MPU merupakan lembaga yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Selain menjalankan fungsi pembinaan keagamaan, MPU juga menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan, nasihat, serta masukan terkait kebijakan pembangunan, kemasyarakatan, dan penerapan tatanan ekonomi yang Islami.
“MPU bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan mitra strategis pemerintah daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan ulama harus terus diperkuat, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam,” demikian sambutan Wakil Bupati yang disampaikan Tarmizi.
Menurutnya, perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut turut memunculkan persoalan baru yang membutuhkan pemahaman agama secara tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerapkan ajaran Islam.
Karena itu, keberadaan fatwa MPU menjadi penting sebagai pedoman dalam memberikan pemahaman terhadap persoalan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, hubungan sosial, maupun persoalan ekonomi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, terdapat tiga fatwa MPU Aceh yang menjadi pembahasan utama, yakni Fatwa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Gugat Cerai dan Fasakh Liar Menurut Hukum Islam, Fatwa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Praktik Percaloan dalam Layanan Bantuan Menurut Perspektif Hukum Islam, serta Fatwa Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelunasan Utang bagi Korban Terdampak Bencana Menurut Syariat Islam.
Wakil Bupati menilai ketiga materi tersebut sangat relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Persoalan rumah tangga, praktik percaloan dalam pengurusan bantuan, hingga kewajiban pelunasan utang bagi masyarakat terdampak bencana merupakan persoalan yang membutuhkan penjelasan berdasarkan ketentuan syariat.
Ia juga mendorong agar kegiatan sosialisasi tidak berhenti sebatas penyampaian materi, tetapi benar-benar menjadi sarana membangun kesamaan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, lanjutnya, mengharapkan seluruh peserta dapat menyampaikan kembali pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Peran geuchik, imam masjid, imam gampong, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membantu menyebarluaskan pemahaman tersebut hingga ke tingkat gampong.
Menurut Tarmizi, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Pembentukan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki ketahanan spiritual juga harus menjadi perhatian dalam setiap proses pembangunan.
“Hubungan ulama dan umara harus terus terjaga. Pemerintah membutuhkan nasihat serta bimbingan ulama, sementara ulama dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam membina masyarakat agar kehidupan beragama semakin baik,” demikian pesan Wakil Bupati.
Sementara itu, Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan atau Abu Manan, menjelaskan bahwa sosialisasi fatwa merupakan agenda rutin MPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
Ia menyebutkan, MPU kabupaten memiliki tanggung jawab melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh, sekaligus memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan tatanan ekonomi yang Islami.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber dari kalangan ulama, yakni Ketua MPU Aceh Tgk. H. Faisal Ali, Ketua MPU Aceh Utara Tgk. H. Abdul Manan atau Abu Manan, serta Tgk. H. Muhammad Sufi atau Abi Paloh Gadeng.
Sebanyak 342 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur MPU Aceh Utara, imam masjid besar kecamatan, penyuluh agama Islam, geuchik, imam gampong, alumni Pendidikan Kader Ulama, serta kalangan cendekiawan Muslim.
Turut hadir Wakil Ketua I MPU Aceh Utara Tgk. H. Muhammad Ja’far atau Abu Lung Angen, Wakil Ketua II MPU Aceh Utara Tgk. Muniruddin, AR, Tgk. H. Muzakir atau Waled Lapang, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Utara T. Idris Thaib, serta unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama MPU berkomitmen memperkuat pemahaman hukum Islam sekaligus mempererat kemitraan ulama dan umara. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, dan berakhlak mulia menuju terwujudnya Aceh Utara Bangkit.









