GENTAPOST.COM – ACEH TENGGARA| Terkait penggunaan dan realisasi anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2025 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kutacane diduga syarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Sehingga hal itu perlu dilakukan lidik oleh aparat penegak hukum (APH) khususnya Tipikor Polres Aceh Tenggara.
Hal senada disebutkan oleh ketua DPD LSM Penjara, Pajri Gegoh Selian kepada media pada Selasa (04/11/2025) terkait hal tersebut, pengunaan dan realisasi anggaran dana BOS pada sekolah SMP Negeri 3 Kutacane pada tahun 2024-2025 itu diduga syarat KKN, dugaan KKN itu diyakini dilakukan oleh oknum kepala sekolah setempat.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah menganggarkan di dalam APBN anggaran setiap tahun satuan biaya besarnya dana BOS diberikan kepada sekolah SMP setiap siswa sebesar Rp1.100.000.
Konten Terkait
Mengenai Realiasi penggunaan Dana BOS Tahun 2025 dengan jumlah Siswa 261 x 1.100.000/Siswa = 287.100.000. menurut Informasi penggunaan Dana BOS tersebut tidak sesuai peruntukan juklak dan juknis untuk para siswa/i yg ada di sekolah SMP Negeri 3 Kutacane.
Jika dilihat dari jumlah murid pada sekolah SMP Negeri 3 Kutacane tersebut, maka, dana BOS pertahunnya berjumlah ratusan juta, untuk itu perlu kiranya Tipikor Polres Agara untuk melakukan lidik terhadap anggaran tersebut,” tapi sejauh ini Tipikor Polres Agara seolah-olah apatis terhadap dana BOS pada SMP Negeri 3 Kutacane.
Untuk itu perlu kiranya perhatian serius dari APH untuk melakukan lidik,” pendidikan akan hancur apabila ada oknum-oknum yang mencari kesempatan atau mencari kekayaan dari dana BOS, sehingga sangat perlu dilakukan pendalaman yang serisus untuk membuka tabir-tabir korupsi di dalam penggunaan dana BOS tahun 2024-2025 di SMP Negeri 3 Kutacane pinta Gegoh Selian.
“Kami sudah berusaha menghubungi pihak sekolah untuk meminta penjelasan, tetapi tidak ada tanggapan. Ini sangat mengecewakan,” ungkap Gegoh Selian kepada gentapost.com, Selasa (04/11/2025).
Serta awak media sudah berupaya untuk konfirmasi pihak kepala sekolah tentang pengunaan anggaran BOS, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Kepala Sekolah yang dihubungi melalui pesan WhatsApp hanya membaca pesan tanpa memberikan tanggapan. Sikap diam ini semakin memperburuk citra sekolah di mata masyarakat. [SKD]
