Jakarta – Tindakan sepihak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution yang merazia mobil ber-Nomor Polisi (Nopol) Aceh (BL) di Kabupaten Langkat pada Minggu, (28/09/2025) kemarin telah memicu ketegangan baru di Provinsi Aceh. Soalnya beberapa waktu lalu, tindakan Bobby terkait empat pulau yang mau dicaplok oleh Sumut juga belum lekang diingatan warga Aceh.
Akibat dari tindakan Robby terkait razia plat BL menuai beragam kecaman dari warga Aceh maupun politisi Aceh di Senayan. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) HM Nasir Jamil melalui media media ini Senin, (29/09/2025) mengatakan tindakan Bobby itu keliru dan memicu konflik antar wilayah di Indonesia. Bahkan Nasir Jamil minta polisi memproses hukum Gubsu jika masih bersikeras mempertahankan kebijakannya tersebut.
“Terkait plat BL Nomor Polisi milik Aceh, jika Bobby ngotot, maka Polda Sumut bisa mengamankan Bobby dan memprosesnya secara hukum, karena tindakannya tersebut berpotensi membenturkan warga antardaerah,” kata Nasir Jamil.
Konten Terkait
Untuk itu Nasir Jamil minta Bobby untuk segera mencabut tindakannya yang dan tidak mendasar itu dan melanggar hukum tersebut.
“Gubsu Bobby harus cabut kebijakan itu, sebab menganggu keharmonisan antara wilayah. Tanya sama Bobby, STNK bermotor itu produk nasional atau daerah? Tanyakan juga ke Bobby, apa dia masih mengakui Bendera Merah Putih sebagai Bendera Indonesia?,” kata Nasir Jamil.
Lanjut Nasir Jamil, STNK adalah produk nasional yang didelegasikan kepada instansi berwenang di daerah. Karena berlaku nasional, maka itu berlaku di semua wilayah Republik Indonesia.
“Ini kebijakan yang salah kaprah dan melampaui kewenangan yang dilakukan oleh seorang gubernur di Indonesia,” tegas Nasir Jamil.
Untuk itu, Nasir Jamil ingatkan Bobby lebih dewasa, seraya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan pada hakikatnya dibiayai oleh negara melalui APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat, jadi tak boleh ada diskriminasi.
“Semua jalan yang dibangun di Indonesia sumber dananya ada yang berasa dari rakyat. Oleh sebab itu, Komisi III DPR-RI mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas pihak yang menganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat di wilayah hukumnya,” pungkas Nasir Jamil. [Hamdani]
