Banda Aceh | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, para Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Konten Terkait
Dari Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir dan para bupati dan wakil bupati dari delapan daerah terdampak.
Wakil Gubernur Fadhlullah mengatakan, bencana telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan. Saat ini tercatat 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih mengungsi, meski jumlahnya terus berkurang karena sebagian memilih kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.
“Kami harap dana bantuan dari Kemensos dipercepat, di antaranya jadup bagi yang tinggal di huntara, dana perabotan, dan dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” kata Fadhlullah.
Ia juga menekankan perlunya percepatan penanganan sektor lain, termasuk sawah dan kebun warga.
Selain itu, Wagub meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang dijanjikan Presiden. Ia juga meminta agar iuran BPJS Kesehatan bagi 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan pembiayaannya ke APBN melalui skema PBI JK, mengingat Aceh tengah fokus pada penanganan bencana.
“Kami harap dengan kedatangan bapak-bapak dari MPR RI segala hal yang dibutuhkan Aceh bisa lebih cepat,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut sejak pembentukan satgas rehab rekon pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai pulih, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meskipun begitu, data pemerintah pusat masih mencatat 74 ribu pengungsi di Aceh.
Menurut Tito, solusi utama adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima dan menekankan pentingnya percepatan validasi data oleh BPS.
“Data yang valid jadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari diperiksa,” katanya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pembicaraan dirinya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menyebut Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah untuk menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan warga terdampak.
“Semua yang disampaikan sudah kami sampaikan kepada presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian yang kami rasakan, sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.
Terkait permintaan Wagub, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara barcode BBM dengan membicarakannya dengan Pertamina, serta mengupayakan agar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung APBN. Soal sapi meugang, ia menyebut akan dicarikan jalan keluar tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh lainnya.
Dalam kunjungan tersebut, MPR RI menyerahkan 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan, serta paket ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, dan Alquran untuk menyambut bulan puasa
